Dapat Pagu Indikatif Rp41,3 Triliun, Ini Program Prioritas Kemenhub di 2021
loading...
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendapatkan Pagu Indikatif 2021 sebesar Rp41,3 triliun. Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kementerian Perhubungan yang semula sebesar Rp75,7 triliun.
"Namun demikian kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat Rp10,4 triliun," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Meski dipotong, Kemenhub akan tetap turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Untuk itu, Kemenhub telah memiliki program prioritas di tahun depan.
Budi Karya menerangkan program prioritas pertama yaitu subsidi angkutan umum perkotaan dengan skema pemberian layanan atau direct service di wilayah Jabodetabek dan sembilan kota besar lain.
"Kemudian revitalisasi Terminal A di 18 lokasi, jaringan pelabuhan utama, Kereta Api Makasar-Pare Pare, pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi, penyediaan subsidi perintis kereta api, pembangunan infrastruktur laut mendukung rebound pariwisata seperti pembangunan Labuan Bajo, pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan membangun kapal bottom class untuk pariwisata," papar Budi Karya.
Selain itu, lanjut Budi Karya, pembangunan SWNT telekomunikasi pelayaran, penyediaan layanan jembatan udara dengan memberikan subsidi angkutan perintis, kargo dan BBM di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra.
Kemenhub juga akan melakukan pembangunan bandara baru diantaranya di Molorang, Bolaang Mongondow, Banggai Laut, Mandailing Natal, Nabere Baru, Rokot Baru, Mentawai. Tidak hanya itu, Kemenhub juga akan melakukan vokasi pendidikan Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Kereta Api serta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk sesi desentralisasi bagian dari program yang inklusif
"Kita tetap berkomitmen meningkatkan kinerja sektor transportasi melalui skema KPBU. Beberapa yang telah dilaksanakan melaksanakan kegiatan di Kereta Api Makasar-Pare Pare dan Bandara Labuan Bajo. Dalam tahap transaksi yaitu Pelabuhan Patimban, Kereta Api Lahat-Tarahan," terangnya.
"Namun demikian kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat Rp10,4 triliun," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Meski dipotong, Kemenhub akan tetap turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Untuk itu, Kemenhub telah memiliki program prioritas di tahun depan.
Budi Karya menerangkan program prioritas pertama yaitu subsidi angkutan umum perkotaan dengan skema pemberian layanan atau direct service di wilayah Jabodetabek dan sembilan kota besar lain.
"Kemudian revitalisasi Terminal A di 18 lokasi, jaringan pelabuhan utama, Kereta Api Makasar-Pare Pare, pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi, penyediaan subsidi perintis kereta api, pembangunan infrastruktur laut mendukung rebound pariwisata seperti pembangunan Labuan Bajo, pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan membangun kapal bottom class untuk pariwisata," papar Budi Karya.
Selain itu, lanjut Budi Karya, pembangunan SWNT telekomunikasi pelayaran, penyediaan layanan jembatan udara dengan memberikan subsidi angkutan perintis, kargo dan BBM di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra.
Baca Juga :
Menhub Kaji Penyesuaian Tarif Transportasi
Kemenhub juga akan melakukan pembangunan bandara baru diantaranya di Molorang, Bolaang Mongondow, Banggai Laut, Mandailing Natal, Nabere Baru, Rokot Baru, Mentawai. Tidak hanya itu, Kemenhub juga akan melakukan vokasi pendidikan Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Kereta Api serta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk sesi desentralisasi bagian dari program yang inklusif
"Kita tetap berkomitmen meningkatkan kinerja sektor transportasi melalui skema KPBU. Beberapa yang telah dilaksanakan melaksanakan kegiatan di Kereta Api Makasar-Pare Pare dan Bandara Labuan Bajo. Dalam tahap transaksi yaitu Pelabuhan Patimban, Kereta Api Lahat-Tarahan," terangnya.
(bon)
Lihat Juga :
