Jonan Perbanyak Kuota LPG 3 Kg untuk Hindari Kelangkaan
Sabtu, 15 September 2018 - 18:08 WIB
Jonan Perbanyak Kuota LPG 3 Kg untuk Hindari Kelangkaan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan dalam asumsi dasar makro sektor ESDM di RAPBN 2019 untuk menambah pasokan LPG 3 kilogram menjadi 6,9 juta MTon setahun, dari sebelumnya 6,4 juta MTon.
Hal tersebut kata Jonan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kg di masyarakat. Jonan menambahkan, LPG 3 Kg merupakan masalah sensitif karena itu jangan sampai terjadi kelangkaan.
"Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 Kg bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 Kg ini sangat sensitif, kalau ketersediaanya hanya 6,4 Juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan dibanyak tempat. Karena itu, kami ajukan 6,9 juta MTon. Jumlah ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).
Peningkatan volume LPG 3 Kg menurut Jonan akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari sebelumnya. "Dengan penambahan dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun maka besaran subsidinya akan meningkat. Karena selama ini harga ecerannya tidak berubah," ujar Jonan.
Ia menerangkan bahwa harga LPG 3 Kg sudah lama tidak pernah dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Harga LPG 3 Kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah," tambah Jonan.
Secara statistik, kebutuhan LPG 3 Kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi LPG 3 Kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi LPG 3 Kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 Kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan Tahun Baru.
Usulan pemerintah menaikkan pasokan LPG 3 Kg untuk masyarakat menjadi 6,9 juta MTon setahun akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI hari Senin, (17/9) mendatang.
Hal tersebut kata Jonan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kg di masyarakat. Jonan menambahkan, LPG 3 Kg merupakan masalah sensitif karena itu jangan sampai terjadi kelangkaan.
"Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 Kg bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 Kg ini sangat sensitif, kalau ketersediaanya hanya 6,4 Juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan dibanyak tempat. Karena itu, kami ajukan 6,9 juta MTon. Jumlah ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).
Peningkatan volume LPG 3 Kg menurut Jonan akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari sebelumnya. "Dengan penambahan dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun maka besaran subsidinya akan meningkat. Karena selama ini harga ecerannya tidak berubah," ujar Jonan.
Ia menerangkan bahwa harga LPG 3 Kg sudah lama tidak pernah dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Harga LPG 3 Kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah," tambah Jonan.
Secara statistik, kebutuhan LPG 3 Kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi LPG 3 Kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi LPG 3 Kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 Kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan Tahun Baru.
Usulan pemerintah menaikkan pasokan LPG 3 Kg untuk masyarakat menjadi 6,9 juta MTon setahun akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI hari Senin, (17/9) mendatang.
(ven)
Lihat Juga :
