Garap Bandara Komodo, Investor Bisa Raup Pendapatan hingga Rp5 T

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah melakukan penjajakan pasar (market sounding) dengan calon investor proyek pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. Proyek ini rencananya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Direktur Bandar Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengungkapkan, pendapatan atau pengembalian investasi proyek ini akan berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandara (user charge). Diperkirakan, user charge yang akan diperoleh hingga masa konsesi 25 tahun mencapai Rp5,84 triliun.

Adapun investasi yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp3 triliun, yang terdiri dari Rp1,17 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan Rp1,83 triliun untuk belanja operasional (operational expenditure/opex).

"Jadi capexnya Rp1,17 triliun, opex Rp1,38 triliun, user charge masa konsesi 25 tahun sekitar Rp5,84 triliun. Return equity sekitar Rp16,8%," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Menurutnya, potensi Bandara Komodo ini sangat besar. Mengingat, Labuan Bajo telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan New 10 Bali in Indonesia. Saat ini, bandara tersebut masih dikelola untuk rute domestik.

Dengan pengembangan tersebut, rencananya Bandara Komodo akan siap melayani rute internasional meliputi Singapura, Kuala Lumpur, Perth, hingga Darwin.

"Bandara ini sudah dikelola dengan kelas 2, masih domestik. Banyak permintaan internasional. Potensinya pun besar. Pada 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo jadi kawasan strategis pariwisata dan jadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas," tandasnya.