Takut Perangkap Utang, Pakistan Evaluasi Proyek China
Minggu, 30 September 2018 - 14:01 WIB
Takut Perangkap Utang, Pakistan Evaluasi Proyek China
A
A
A
ISLAMABAD - Setelah lama tertunda, proyek pembaruan jalur rel kereta era kolonial yang mengular dari Laut Arab ke kaki gunung Hindu Kush senilai USD8,2 miliar menjadi ujian kemampuan Pakistan untuk mengkaji ulang proyek-proyek "Jalur Sutera" China karena kekhawatiran utang.
Megaproyek kereta api yang menghubungkan kota pesisir Karachi ke kota barat laut Peshawar tersebut adalah proyek Sabuk dan Jalan (Belt and Road Intiative/BRI) terbesar China di Pakistan. Namun, Islamabad kini mempertanyakan besaran biaya serta persyaratan pembiayaan atas proyek tersebut.
Di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri (PM) Imran Khan, penentangan serta kekhawatiran atas meningkatnya utang terus menguat. PM yang populis itu terus menyuarakan bahwa negara itu harus segera melepaskan diri dari ketergantungan pinjaman luar negeri.
"Kami tengah mencoba mengembangkan model di mana pemerintah Pakistan tidak akan menanggung semua risiko," kata Menteri Kementerian Perencanaan Pakistan Khusro Bakhtyar, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (30/9/2018).
Meredupnya antusiasme atas investasi China di negara itu mencerminkan ketidaknyamanan yang juga dirasakan pemerintah baru di Sri Lanka, Malaysia dan Maladewa, di mana pemerintahan baru mulai mewaspadai transaksi China yang diteken oleh pemerintah sebelumnya.
Pemerintah baru Pakistan ingin meninjau semua kontrak BRI. Para pejabat mengatakan ada kekhawatiran bahwa kesepakatan-kesepakatan itu dinegosiasikan dengan buruk, terlalu mahal atau terlalu menguntungkan China.
Namun, Islamabad bakal menghadapi tantangan, karena Beijing hanya bersedia meninjau proyek-proyek yang belum dimulai. Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menanggapi pertanyaan yang dikirim Reuters menyatakan, kedua pihak telah berkomitmen untuk mendorong proyek BRI untuk memastikan proyek-proyek yang sudah dibangun beroperasi normal dan proyek yang sedang dibangun berjalan lancar.
Para pejabat Pakistan menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap investasi China. Namun, Pakistan menekankan pada harga dan keterjangkauan, sekaligus merorientasikan kembali Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) - di mana Beijing telah menjanjikan sekitar USD60 miliar dana infrastruktur - untuk fokus pada proyek-proyek yang mewujudkan pembangunan sosial sesuai dengan janji pemilu Khan.
Sementara, Duta Besar China untuk Pakistan Yao Jing mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing terbuka terhadap perubahan yang diusulkan oleh pemerintah baru dan pihaknya pasti akan mengikuti agenda Pakistan untuk menyusun peta jalan untuk proyek-proyek BRI berdasarkan konsultasi timbal balik.
Namun, upaya Islamabad untuk mengkalibrasi ulang CPEC akan penuh tantangan mengingat besarnya ketergantungan negara itu pada pinjaman dari China untuk mendorong ekonominya yang rentan.
"Kami memiliki keberatan, tetapi tidak ada negara lain yang mau berinvestasi di Pakistan. Apa yang bisa kita lakukan?" kata seorang menteri Pakistan.
Salah satu pilihan, menurut seorang pejabat Pakistan, adalah model build-operate-transfer (BOT), di mana investor atau perusahaan membiayai dan membangun proyek dan meraup pengembalian investasi mereka dari arus kas yang dihasilkan dari proyek yang bersangkutan, sebelum mengembalikannya ke pemerintah Pakistan dalam beberapa dekade kemudian.
Pada 2017, Pakistan tercatat menolak pendanaan China untuk proyek bendungan raksasa senilai USD14 miliar di Himalaya karena khawatir hal itu akan berakhir Beijing menjadi pemilik aset nasional yang vital jika Pakistan tidak dapat membayar pinjaman, seperti yang terjadi dengan pelabuhan Sri Lanka.
Kendati demikian, ada pula pihak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk meneruskan proyek-proyek penting tersebut tanpa bantuan China. Termasuk di dalamnya adalah menteri keuangan pemerintah sebelumnya, Miftah Ismail, yang menyatakan bahwa sulit memperoleh pendanaan untuk proyek-proyek yang kelayakannya secara finansial diragukan.
"Ketika orang mengatakan itu adalah proyek kepentingan nasional, biasanya berarti (proyek itu) tidak masuk akal secara finansial," cetusnya.
Megaproyek kereta api yang menghubungkan kota pesisir Karachi ke kota barat laut Peshawar tersebut adalah proyek Sabuk dan Jalan (Belt and Road Intiative/BRI) terbesar China di Pakistan. Namun, Islamabad kini mempertanyakan besaran biaya serta persyaratan pembiayaan atas proyek tersebut.
Di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri (PM) Imran Khan, penentangan serta kekhawatiran atas meningkatnya utang terus menguat. PM yang populis itu terus menyuarakan bahwa negara itu harus segera melepaskan diri dari ketergantungan pinjaman luar negeri.
"Kami tengah mencoba mengembangkan model di mana pemerintah Pakistan tidak akan menanggung semua risiko," kata Menteri Kementerian Perencanaan Pakistan Khusro Bakhtyar, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (30/9/2018).
Meredupnya antusiasme atas investasi China di negara itu mencerminkan ketidaknyamanan yang juga dirasakan pemerintah baru di Sri Lanka, Malaysia dan Maladewa, di mana pemerintahan baru mulai mewaspadai transaksi China yang diteken oleh pemerintah sebelumnya.
Pemerintah baru Pakistan ingin meninjau semua kontrak BRI. Para pejabat mengatakan ada kekhawatiran bahwa kesepakatan-kesepakatan itu dinegosiasikan dengan buruk, terlalu mahal atau terlalu menguntungkan China.
Namun, Islamabad bakal menghadapi tantangan, karena Beijing hanya bersedia meninjau proyek-proyek yang belum dimulai. Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menanggapi pertanyaan yang dikirim Reuters menyatakan, kedua pihak telah berkomitmen untuk mendorong proyek BRI untuk memastikan proyek-proyek yang sudah dibangun beroperasi normal dan proyek yang sedang dibangun berjalan lancar.
Para pejabat Pakistan menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap investasi China. Namun, Pakistan menekankan pada harga dan keterjangkauan, sekaligus merorientasikan kembali Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) - di mana Beijing telah menjanjikan sekitar USD60 miliar dana infrastruktur - untuk fokus pada proyek-proyek yang mewujudkan pembangunan sosial sesuai dengan janji pemilu Khan.
Sementara, Duta Besar China untuk Pakistan Yao Jing mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing terbuka terhadap perubahan yang diusulkan oleh pemerintah baru dan pihaknya pasti akan mengikuti agenda Pakistan untuk menyusun peta jalan untuk proyek-proyek BRI berdasarkan konsultasi timbal balik.
Namun, upaya Islamabad untuk mengkalibrasi ulang CPEC akan penuh tantangan mengingat besarnya ketergantungan negara itu pada pinjaman dari China untuk mendorong ekonominya yang rentan.
"Kami memiliki keberatan, tetapi tidak ada negara lain yang mau berinvestasi di Pakistan. Apa yang bisa kita lakukan?" kata seorang menteri Pakistan.
Salah satu pilihan, menurut seorang pejabat Pakistan, adalah model build-operate-transfer (BOT), di mana investor atau perusahaan membiayai dan membangun proyek dan meraup pengembalian investasi mereka dari arus kas yang dihasilkan dari proyek yang bersangkutan, sebelum mengembalikannya ke pemerintah Pakistan dalam beberapa dekade kemudian.
Pada 2017, Pakistan tercatat menolak pendanaan China untuk proyek bendungan raksasa senilai USD14 miliar di Himalaya karena khawatir hal itu akan berakhir Beijing menjadi pemilik aset nasional yang vital jika Pakistan tidak dapat membayar pinjaman, seperti yang terjadi dengan pelabuhan Sri Lanka.
Kendati demikian, ada pula pihak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk meneruskan proyek-proyek penting tersebut tanpa bantuan China. Termasuk di dalamnya adalah menteri keuangan pemerintah sebelumnya, Miftah Ismail, yang menyatakan bahwa sulit memperoleh pendanaan untuk proyek-proyek yang kelayakannya secara finansial diragukan.
"Ketika orang mengatakan itu adalah proyek kepentingan nasional, biasanya berarti (proyek itu) tidak masuk akal secara finansial," cetusnya.
(fjo)
Lihat Juga :
