Desain KUR Khusus Rampung, Pembiayaan UMKM Makin Mudah
Senin, 01 Oktober 2018 - 17:00 WIB
Desain KUR Khusus Rampung, Pembiayaan UMKM Makin Mudah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah rampung mendesain Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk mempercepat capaian target penyaluran KUR sektor produksi. Skema KUR khusus tersebut ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.
"KUR khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggemukan ternak rakyat. Adapun plafon KUR khusus adalah di atas Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam siaran pers, Senin (1/10/2018).
Dari aspek lain, fluktuasi kondisi perekonomian global telah berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Hal ini turut mendorong terbitnya kebijakan pemerintah yang fokus meningkatkan ekspor dan pengendalian impor. Salah satu solusi dari kebijakan tersebut ialah mendorong sektor pariwisata, melalui penyusunan skema KUR dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata prioritas.
"KUR Pariwisata dapat diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," terang Iskandar.
Untuk mengakomodasi pembiayaan sektor Pariwisata melalui KUR tersebut, sejak 20 September 2018 telah ditetapkan pula Permenko No 8 Tahun 2018 selaku Perubahan dari Permenko No 11 Tahun 2017 terkait Pedoman Pelaksanaan KUR.
Penyaluran KUR sampai dengan 31 Agustus 2018 tercatat sudah mencapai Rp88 triliun. Artinya, KUR 2018 sudah tersalurkan sebanyak 70,9% dari target tahun 2018 sebesar Rp123,631 triliun, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) 0,05%. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro (66,7%) diikuti dengan skema KUR kecil (33%) dan KUR TKI (0,3%).
"Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," tutur Iskandar.
Adapun penyaluran KUR menurut wilayah didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,4%, Sulawesi 9,5%, dan Kalimantan 6,2%. Kinerja penyaluran KUR per wilayah tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.
Sementara dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan mengejar target sebesar 50% di tahun 2018. Sampai dengan 31 Agustus 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) sebesar 42,8%, meningkat dari penyaluran KUR sektor produksi periode 2017 sebesar 42,3%.
"Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM," tegas Iskandar.
"KUR khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggemukan ternak rakyat. Adapun plafon KUR khusus adalah di atas Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam siaran pers, Senin (1/10/2018).
Dari aspek lain, fluktuasi kondisi perekonomian global telah berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Hal ini turut mendorong terbitnya kebijakan pemerintah yang fokus meningkatkan ekspor dan pengendalian impor. Salah satu solusi dari kebijakan tersebut ialah mendorong sektor pariwisata, melalui penyusunan skema KUR dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata prioritas.
"KUR Pariwisata dapat diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," terang Iskandar.
Untuk mengakomodasi pembiayaan sektor Pariwisata melalui KUR tersebut, sejak 20 September 2018 telah ditetapkan pula Permenko No 8 Tahun 2018 selaku Perubahan dari Permenko No 11 Tahun 2017 terkait Pedoman Pelaksanaan KUR.
Penyaluran KUR sampai dengan 31 Agustus 2018 tercatat sudah mencapai Rp88 triliun. Artinya, KUR 2018 sudah tersalurkan sebanyak 70,9% dari target tahun 2018 sebesar Rp123,631 triliun, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) 0,05%. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro (66,7%) diikuti dengan skema KUR kecil (33%) dan KUR TKI (0,3%).
"Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," tutur Iskandar.
Adapun penyaluran KUR menurut wilayah didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 56,1%, diikuti dengan Sumatera 19,4%, Sulawesi 9,5%, dan Kalimantan 6,2%. Kinerja penyaluran KUR per wilayah tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.
Sementara dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan mengejar target sebesar 50% di tahun 2018. Sampai dengan 31 Agustus 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) sebesar 42,8%, meningkat dari penyaluran KUR sektor produksi periode 2017 sebesar 42,3%.
"Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM," tegas Iskandar.
(fjo)
Lihat Juga :
