Penyerapan Dana CSR KKKS Tahun Ini Diproyeksikan Sekitar 80%
Penyerapan Dana CSR KKKS Tahun Ini Diproyeksikan Sekitar 80%
A
A
A
JAKARTA - Dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) tahun ini sebesar USD39 juta atau sekitar Rp569 miliar (kurs Rp14.600 per dolar AS).
Dari jumlah itu, SKK Migas memperkirakan serapannya hanya sekitar 70-80%, relatif hampir sama dengan serapan dana CSR dalam dua tahun terakhir.
"Pada 2016 dari alokasi USD33,4 juta, terserap US25,8 juta. Pada tahun lalu terserap USD23,9 juta dari alokasi USD34 juta. Trennya tahun ini hampir sama," ujar Lead Legal Relation SKK Migas Bambang Dwi Januarto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Menurut Bambang, kendala penyerapan anggaran lebih ke soal teknis. Misalnya, program-program CSR yang ditunda akibat ketidaksiapan masyarakat penerima program.
Saat ini penggunaan sisa anggaran CSR yang tidak terserap masih dibahas antara SKK Migas dengan Komisi Energi DPR. DPR meminta sisa anggaran yang tidak terserap digunakan di luar daerah operasi. Hal itu memungkinkan karena aturan yang ada hanya menyebutkan bahwa dana CSR diutamakan untuk daerah operasi.
"Tapi saat ini masih belum diputuskan. Kalaupun tidak dipakai tidak apa-apa, kami kan tidak harus membayar cost recovery-nya," kata Bambang.
Di bagian lain, Bambang menyebut pelaksanaan CSR oleh KKKS perlu dipublikasi. "Percuma, CSR-nya tumbuh, masyarakatnya bagus, tapi tidak diberitakan," ujarnya.
Terkait dengan itu, Azis Husaini, Editor Energi Koran Kontan mengatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR perlu menonjolkan dampak positif dari kegiatan itu kepada media. Dampak ekonomi ke masyarakat penerima, atau sisi-sisi humanis yang menarik untuk diungkap. "Dengan begitu CSR tidak menjadi berita satu arah yang tidak menarik untuk dibaca," ujarnya.
Dari jumlah itu, SKK Migas memperkirakan serapannya hanya sekitar 70-80%, relatif hampir sama dengan serapan dana CSR dalam dua tahun terakhir.
"Pada 2016 dari alokasi USD33,4 juta, terserap US25,8 juta. Pada tahun lalu terserap USD23,9 juta dari alokasi USD34 juta. Trennya tahun ini hampir sama," ujar Lead Legal Relation SKK Migas Bambang Dwi Januarto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Menurut Bambang, kendala penyerapan anggaran lebih ke soal teknis. Misalnya, program-program CSR yang ditunda akibat ketidaksiapan masyarakat penerima program.
Saat ini penggunaan sisa anggaran CSR yang tidak terserap masih dibahas antara SKK Migas dengan Komisi Energi DPR. DPR meminta sisa anggaran yang tidak terserap digunakan di luar daerah operasi. Hal itu memungkinkan karena aturan yang ada hanya menyebutkan bahwa dana CSR diutamakan untuk daerah operasi.
"Tapi saat ini masih belum diputuskan. Kalaupun tidak dipakai tidak apa-apa, kami kan tidak harus membayar cost recovery-nya," kata Bambang.
Di bagian lain, Bambang menyebut pelaksanaan CSR oleh KKKS perlu dipublikasi. "Percuma, CSR-nya tumbuh, masyarakatnya bagus, tapi tidak diberitakan," ujarnya.
Terkait dengan itu, Azis Husaini, Editor Energi Koran Kontan mengatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR perlu menonjolkan dampak positif dari kegiatan itu kepada media. Dampak ekonomi ke masyarakat penerima, atau sisi-sisi humanis yang menarik untuk diungkap. "Dengan begitu CSR tidak menjadi berita satu arah yang tidak menarik untuk dibaca," ujarnya.
(fjo)
Explore More