Pelemahan Rupiah Berpotensi Bebani APBN
Jum'at, 05 Oktober 2018 - 16:01 WIB
Pelemahan Rupiah Berpotensi Bebani APBN
A
A
A
JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Utang jatuh tempo dalam denominasi USD menjadi penyebabnya.
Manajer Program Seknas Fitra Misbah Hasan mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah berimplikasi terhadap total dan bunga utang pemerintah.
"Ada beberapa jatuh tempo 2018 dan sangat berpengaruh dari pelemahan rupiah. Beban utang kurs rupiah melemah karena beberapa bahan proyek strategis nasional masih impor," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Misbah Hasan menjelaskan, jika pemerintah tidak mewaspadai pelemahan rupiah ini maka APBN yang terbebani juga bisa membuat harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik naik.
"Pemerintah tak mampu jaga nilai tukar rupiah sangat tinggi risiko ke naiknya BBM dan listrik. Ini membebani masyarakat menengah ke bawah," cetusnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menilai, pemerintah sudah mengantisipasi gejolak global untuk tahun depan. Menurut dia, APBN 2019 merupakan bukti dari antisipasi tersebut.
"Pemerintah mengakui kalau faktor eksternal berat, sehingga pemerintah mematok (nilai tukar rupiah) Rp14.400/USD di APBN 2019 meski hari ini sudah Rp15.100/USD. Tapi yang jelas itu refleksi yang relatif jujur," pungkasnya.
Manajer Program Seknas Fitra Misbah Hasan mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah berimplikasi terhadap total dan bunga utang pemerintah.
"Ada beberapa jatuh tempo 2018 dan sangat berpengaruh dari pelemahan rupiah. Beban utang kurs rupiah melemah karena beberapa bahan proyek strategis nasional masih impor," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Misbah Hasan menjelaskan, jika pemerintah tidak mewaspadai pelemahan rupiah ini maka APBN yang terbebani juga bisa membuat harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik naik.
"Pemerintah tak mampu jaga nilai tukar rupiah sangat tinggi risiko ke naiknya BBM dan listrik. Ini membebani masyarakat menengah ke bawah," cetusnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menilai, pemerintah sudah mengantisipasi gejolak global untuk tahun depan. Menurut dia, APBN 2019 merupakan bukti dari antisipasi tersebut.
"Pemerintah mengakui kalau faktor eksternal berat, sehingga pemerintah mematok (nilai tukar rupiah) Rp14.400/USD di APBN 2019 meski hari ini sudah Rp15.100/USD. Tapi yang jelas itu refleksi yang relatif jujur," pungkasnya.
(fjo)
