Jangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus Dimaksimalkan
Selasa, 09 Oktober 2018 - 20:40 WIB
Jangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus Dimaksimalkan
A
A
A
SEMARANG - Penerimaan daerah Jawa Tengah terbesar hingga kini masih mengandalkan pada sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kalangan legislatif menilai, sektor tersebut tidak bisa diandalkan terus menerus. Pasalnya, produsen atau pemegang merek dagang kendaraan bermotor di Indonesia adalah negara asing alias impor.
Oleh karena itu, anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (pemda) harus dimaksimalkan, khususnya di sektor nonpajak.
"Hingga kini PAD masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sementara kita tidak selamanya bisa mengandalkan dari sektor tersebut," tandas Rodhi dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertemakan PAD nonpajak di Hotel Harris Sentraland Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/10/2018).
Dan menurut dia, tunggakan untuk pajak kendaraan bermotor juga cukup banyak yakni sebesar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya mulai lebih serius menggarap PAD dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasar Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP menyebutkan bahwa sektor ini bisa berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, dari pemanfaatan sumber daya alam dan masih banyak lainnya.
"Secara garis besar PAD non pajak dapat dipungut dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah," jelasnya.
Rodhi menyatakan, apabila bertumpu pada pajak kendaraan, masyarakat tidak terus menerus menyiapkan infrastruktur untuk kendaraan. "Infrastruktur untuk kendaraan di 2017 menelan Rp2,5 triliun. Padahal kita harus menurunkan. Sehingga kita berupaya untuk meraih PAD dari sektor lain. Seperti pemanfaatan aset daerah yang kita miliki, ada tanah, gedung, tetapi belum dimaksimalkan," pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Perekonomian Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono menyatakan Pemprov Jateng harus terus berinovasi untuk meningkatkan permodalan. Menurutnya, kreatifitas sangat diperlukan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan selain pajak.
"Yang kami dorong sekarang adalah semangat dalam mengoptimalkan sumber pendapatan di luar pajak, contohnya memacu kreatifitas SKPD dengan mengasah jiwa entrepreneur mereka," tegas Budiyanto.
Senada juga disampaikan dosen fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardiwinoto. Menurut dia, dengan mengasah kreatifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melihat peluang-peluang usaha di Jawa Tengah.
"Harus pintar-pintar melihat peluang, salah satu contohnya pariwisata. Pengembangan pariwisata akan berpengaruh ke perhotelah dan transportasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (pemda) harus dimaksimalkan, khususnya di sektor nonpajak.
"Hingga kini PAD masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sementara kita tidak selamanya bisa mengandalkan dari sektor tersebut," tandas Rodhi dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertemakan PAD nonpajak di Hotel Harris Sentraland Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/10/2018).
Dan menurut dia, tunggakan untuk pajak kendaraan bermotor juga cukup banyak yakni sebesar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya mulai lebih serius menggarap PAD dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasar Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP menyebutkan bahwa sektor ini bisa berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, dari pemanfaatan sumber daya alam dan masih banyak lainnya.
"Secara garis besar PAD non pajak dapat dipungut dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah," jelasnya.
Rodhi menyatakan, apabila bertumpu pada pajak kendaraan, masyarakat tidak terus menerus menyiapkan infrastruktur untuk kendaraan. "Infrastruktur untuk kendaraan di 2017 menelan Rp2,5 triliun. Padahal kita harus menurunkan. Sehingga kita berupaya untuk meraih PAD dari sektor lain. Seperti pemanfaatan aset daerah yang kita miliki, ada tanah, gedung, tetapi belum dimaksimalkan," pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Perekonomian Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono menyatakan Pemprov Jateng harus terus berinovasi untuk meningkatkan permodalan. Menurutnya, kreatifitas sangat diperlukan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan selain pajak.
"Yang kami dorong sekarang adalah semangat dalam mengoptimalkan sumber pendapatan di luar pajak, contohnya memacu kreatifitas SKPD dengan mengasah jiwa entrepreneur mereka," tegas Budiyanto.
Senada juga disampaikan dosen fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardiwinoto. Menurut dia, dengan mengasah kreatifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melihat peluang-peluang usaha di Jawa Tengah.
"Harus pintar-pintar melihat peluang, salah satu contohnya pariwisata. Pengembangan pariwisata akan berpengaruh ke perhotelah dan transportasi,” ungkapnya.
(ven)
Lihat Juga :
