Kadin Dorong Pemanfaatan Blockchain oleh Pelaku Industri
Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:04 WIB
Kadin Dorong Pemanfaatan Blockchain oleh Pelaku Industri
A
A
A
JAKARTA - Sebagai teknologi rintisan (startup), blockchain semakin menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Namun, hanya sedikit yang memahami apa itu teknologi blockchain dan apa saja kegunaannya. Karena itu, Kadin akan bekerjasama dengan jejaring komunitas blockchain, terutama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) untuk lebih aktif melakukan advokasi dan edukasi teknologi tersebut secara luas agar penggunaan dan manfaatnya dapat segera dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Selain itu, Kadin juga siap menjadi mitra Pemerintah dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan implementasi blockchain.
"Kami berharap terselenggaranya acara Blockchain Applications And Economics Forum 2018 ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk semua stakeholder akan manfaat, peluang, tantangan dan penerapan teknologi blockchain di Indonesia,” kata Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok, dalam keterangan resmi, Rabu (10/10/2018).
Rico memaparkan, pada awalnya teknologi blockchain masih dimanfaatkan sebatas pada mata uang digital atau cryptocurrency. Namun, seiring berjalan waktu, teknologi ini disadari bisa dimanfaatkan di banyak sektor, baik secara parsial ataupun secara menyeluruh.
Survei yang dilakukan Credit Suisse pada 2017 menunjukkan telah terjadi pemanfaatan teknologi blockchain di sektor manufacturing & consumer products mencapai sebesar 58%, life sciences & health care mencapai sebesar 53%.
"Sedangkan untuk sektor teknologi, media, dan telekomunikasi sekira 48%, dan sektor jasa keuangan mencapai sebesar 36%," papar Rico.
Perambahan teknologi blockchain ke berbagai sektor, menurut Rico, merupakan fakta yang tak terelakkan mengingat keunggulan teknologi ini. Dengan sistem pencatatan atau database untuk transaksi yang tersebar luas (distributed) atau terdesentralisasi (decentralized) di jaringan, aplikasi ini menyajikan sistem keamanan data yang tangguh dan sulit diretas.
"Keunggulan lainnya dari blockchain adalah efisiensi dan transparansi dalam sistem yang dibangun," ujar Rico.
Menurut dia, Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh sebagai raksasa teknologi digital. Dua poin keuanggulan yang layak dikedepankan adalah negara ini memiliki pertumbuhan pengguna internet dan pengguna ponsel pintar tertinggi di Asia. Selain itu, pengguna internet Indonesia juga dikenal dominan di media sosial. Keunggulan ini, dalam pandangan Rico, bisa dielaborasikan untuk mendukung pengembangan blockchain id Tanah Air.
Rico menyampaikan, Kadin memiliki empat poin masukan terkait perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia: Pertama, Kadin Indonesia, sesuai tugas yang diamanatkan undang-undang, bersama asosiasi dan Asosiasi akan lebih aktif melakukan advokasi dan edukasi teknologi blockchain secara luas agar teknologi tersebut dapat segera dipahami dan diterima oleh masyarakat luas, termasuk dari lingkungan perusahaan dan pemerintahan.
Kedua, Kadin mendorong dunia usaha untuk lebih aktif mengeksplorasi dan menerapkan teknologi blockchain, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta tetap relevan di tengah tantangan bisnis global.
Ketiga, Pemerintah perlu secara aktif melakukan penyusunan regulasi yang terkait teknologi blockchain, sehingga para pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya memperoleh kepastian hukum dari penerapan teknologi tersebut.
Terakhir, Pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sektor pelayanan publik, sehingga meningkatkan transparansi, kecepatan dan akurasi dalam melayani masyarakat.
Terkait regulasi, menurut Rico sebagai instrumen teknologi, Blockchain tetap akan berjalan tanpa perlu menunggu hadirnya regulasi. Regulasi dibutuhkan saat implementasi teknologi tersebut menyentuh aspek jaminan hukum atau membutuhkan dukungan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Komite Tetap ICT dan Logistik Kadin Indonesia, Elisa Lumbantoruan pada kesempatan yang sama. Dia menjelaskan, secara empiris regulasi memang mengikuti perkembangan teknologi. "Digital economy selalu dimulai dari deregulasi. Regulasi akan mengukuti sesuai dengan nature dari teknologi tersebut," ujar Elisa.
Karena itu, dia mendorong dunia usaha yang berkepentingan langsung dengan teknologi blockchain untuk tidak ragu menerapkan aplikasi tersebut. Pemerintah tentunya akan melihat dampat kehadiran teknologi baru tersebut dalam perspektif implementasi. Regulator akan hadir pada saatnya untuk menjamin implementasi teknologi tidak merugikan pihak manapun.
Acara Blockchain Applications & Economics Forum merupakan rangkaian event yang digelar di sejumlah negara. Kegiatan di Jakarta berlangsung selama tiga hari, 8-10 Oktober 2018. Acara ini diawali oleh workshop atau bootcamp bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih jauh terkait teknologi blockchain, termasuk untuk para pekerja media.
Selain itu, Kadin juga siap menjadi mitra Pemerintah dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan implementasi blockchain.
"Kami berharap terselenggaranya acara Blockchain Applications And Economics Forum 2018 ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk semua stakeholder akan manfaat, peluang, tantangan dan penerapan teknologi blockchain di Indonesia,” kata Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok, dalam keterangan resmi, Rabu (10/10/2018).
Rico memaparkan, pada awalnya teknologi blockchain masih dimanfaatkan sebatas pada mata uang digital atau cryptocurrency. Namun, seiring berjalan waktu, teknologi ini disadari bisa dimanfaatkan di banyak sektor, baik secara parsial ataupun secara menyeluruh.
Survei yang dilakukan Credit Suisse pada 2017 menunjukkan telah terjadi pemanfaatan teknologi blockchain di sektor manufacturing & consumer products mencapai sebesar 58%, life sciences & health care mencapai sebesar 53%.
"Sedangkan untuk sektor teknologi, media, dan telekomunikasi sekira 48%, dan sektor jasa keuangan mencapai sebesar 36%," papar Rico.
Perambahan teknologi blockchain ke berbagai sektor, menurut Rico, merupakan fakta yang tak terelakkan mengingat keunggulan teknologi ini. Dengan sistem pencatatan atau database untuk transaksi yang tersebar luas (distributed) atau terdesentralisasi (decentralized) di jaringan, aplikasi ini menyajikan sistem keamanan data yang tangguh dan sulit diretas.
"Keunggulan lainnya dari blockchain adalah efisiensi dan transparansi dalam sistem yang dibangun," ujar Rico.
Menurut dia, Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh sebagai raksasa teknologi digital. Dua poin keuanggulan yang layak dikedepankan adalah negara ini memiliki pertumbuhan pengguna internet dan pengguna ponsel pintar tertinggi di Asia. Selain itu, pengguna internet Indonesia juga dikenal dominan di media sosial. Keunggulan ini, dalam pandangan Rico, bisa dielaborasikan untuk mendukung pengembangan blockchain id Tanah Air.
Rico menyampaikan, Kadin memiliki empat poin masukan terkait perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia: Pertama, Kadin Indonesia, sesuai tugas yang diamanatkan undang-undang, bersama asosiasi dan Asosiasi akan lebih aktif melakukan advokasi dan edukasi teknologi blockchain secara luas agar teknologi tersebut dapat segera dipahami dan diterima oleh masyarakat luas, termasuk dari lingkungan perusahaan dan pemerintahan.
Kedua, Kadin mendorong dunia usaha untuk lebih aktif mengeksplorasi dan menerapkan teknologi blockchain, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta tetap relevan di tengah tantangan bisnis global.
Ketiga, Pemerintah perlu secara aktif melakukan penyusunan regulasi yang terkait teknologi blockchain, sehingga para pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya memperoleh kepastian hukum dari penerapan teknologi tersebut.
Terakhir, Pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sektor pelayanan publik, sehingga meningkatkan transparansi, kecepatan dan akurasi dalam melayani masyarakat.
Terkait regulasi, menurut Rico sebagai instrumen teknologi, Blockchain tetap akan berjalan tanpa perlu menunggu hadirnya regulasi. Regulasi dibutuhkan saat implementasi teknologi tersebut menyentuh aspek jaminan hukum atau membutuhkan dukungan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Komite Tetap ICT dan Logistik Kadin Indonesia, Elisa Lumbantoruan pada kesempatan yang sama. Dia menjelaskan, secara empiris regulasi memang mengikuti perkembangan teknologi. "Digital economy selalu dimulai dari deregulasi. Regulasi akan mengukuti sesuai dengan nature dari teknologi tersebut," ujar Elisa.
Karena itu, dia mendorong dunia usaha yang berkepentingan langsung dengan teknologi blockchain untuk tidak ragu menerapkan aplikasi tersebut. Pemerintah tentunya akan melihat dampat kehadiran teknologi baru tersebut dalam perspektif implementasi. Regulator akan hadir pada saatnya untuk menjamin implementasi teknologi tidak merugikan pihak manapun.
Acara Blockchain Applications & Economics Forum merupakan rangkaian event yang digelar di sejumlah negara. Kegiatan di Jakarta berlangsung selama tiga hari, 8-10 Oktober 2018. Acara ini diawali oleh workshop atau bootcamp bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih jauh terkait teknologi blockchain, termasuk untuk para pekerja media.
(ven)
Lihat Juga :
