Mandiri Group Gandeng Jasa Marga Terbitkan KIK-DINFRA
Mandiri Group Gandeng Jasa Marga Terbitkan KIK-DINFRA
A
A
A
NUSA DUA - PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) dan perusahaan anak Mandiri Sekuritas & Mandiri Manajemen Investasi berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, produk investasi yang pertama kali diluncurkan ini, rencananya akan menyasar investor lokal dan internasional. "Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur," kata Kartika di sela-sela IMF-World Bank Group Annual Meeting 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018).
Dia melanjutkan, KIK-DINFRA akan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Menurut Kartika, langkah ini merupakan implementasi komitmen Bank Mandiri Group mendukung perusahaan-perusahaan di bidang infrastruktur untuk memenuhi aspirasi pemerintah mengakselerasi pemenuhan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, Indonesia perlu menginvestasikan USD1.231 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur agar mampu menopang pertumbuhan di kisaran 5,5%.
Sementara, alokasi belanja negara untuk infrastruktur juga terus meningkat secara signifikan dari Rp86 triliun di tahun 2010 menjadi lebih Rp400 triliun pada APBN 2018. Adapun dukungan perbankan ke proyek infrastruktur juga meningkat tajam dengan kualitas yang terjaga baik.
"Jika pada 2010 pembiayaan perbankan baru Rp121 triliun, maka nilai tersebut tumbuh hampir 18% per tahun hingga Rp378 triliun pada akhir tahun lalu," ungkapnya. Dia memaparkan, Bank Mandiri sendiri telah menyalurkan pembiayaan langsung signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai 24% dari total portofolio kredit perseroan.
Pada akhir Semester I-2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. "Penyaluran itu naik 23% secara yoy," ungkap dia.
Adapun sub sektor yang memperoleh pembiayaan infrastruktur Mandiri antara lain kelistrikan Rp36,8 triliun, transportasi Rp39,3 triliun, migas dan energi terbarukan Rp24,1 triliun, konstruksi Rp18,3 triliun serta telekomunikasi Rp17,5 triliun.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menuturkan, skema pembiayaan Dinfra menyerupai pembiayaan ekuitas RDPT. "Itu mirip RDPT jadi equity limited funding. Jadi bisa equity bisa debt, jadi bisa setoran modal bisa saham bisa setoran utang. Gabung jadi satu," ungkapnya.
Menurut dia, skema pendanaan ini pertama kali di Indonesia dan rencananya akan diterapkan untuk pembiayaan pembangunan tol Gempol-Pandaan. "Rencananya kita di gempol-pandaan, Jawa Timur. Tapi ini kan masih izin dulu. Masih banyak jalannya. Awal tahun nanti kita luncurkan. Banyak yang harus disiapkan. Implimentasinya awal 2019," ungkapnya.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, produk investasi yang pertama kali diluncurkan ini, rencananya akan menyasar investor lokal dan internasional. "Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur," kata Kartika di sela-sela IMF-World Bank Group Annual Meeting 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018).
Dia melanjutkan, KIK-DINFRA akan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Menurut Kartika, langkah ini merupakan implementasi komitmen Bank Mandiri Group mendukung perusahaan-perusahaan di bidang infrastruktur untuk memenuhi aspirasi pemerintah mengakselerasi pemenuhan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, Indonesia perlu menginvestasikan USD1.231 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur agar mampu menopang pertumbuhan di kisaran 5,5%.
Sementara, alokasi belanja negara untuk infrastruktur juga terus meningkat secara signifikan dari Rp86 triliun di tahun 2010 menjadi lebih Rp400 triliun pada APBN 2018. Adapun dukungan perbankan ke proyek infrastruktur juga meningkat tajam dengan kualitas yang terjaga baik.
"Jika pada 2010 pembiayaan perbankan baru Rp121 triliun, maka nilai tersebut tumbuh hampir 18% per tahun hingga Rp378 triliun pada akhir tahun lalu," ungkapnya. Dia memaparkan, Bank Mandiri sendiri telah menyalurkan pembiayaan langsung signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai 24% dari total portofolio kredit perseroan.
Pada akhir Semester I-2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. "Penyaluran itu naik 23% secara yoy," ungkap dia.
Adapun sub sektor yang memperoleh pembiayaan infrastruktur Mandiri antara lain kelistrikan Rp36,8 triliun, transportasi Rp39,3 triliun, migas dan energi terbarukan Rp24,1 triliun, konstruksi Rp18,3 triliun serta telekomunikasi Rp17,5 triliun.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menuturkan, skema pembiayaan Dinfra menyerupai pembiayaan ekuitas RDPT. "Itu mirip RDPT jadi equity limited funding. Jadi bisa equity bisa debt, jadi bisa setoran modal bisa saham bisa setoran utang. Gabung jadi satu," ungkapnya.
Menurut dia, skema pendanaan ini pertama kali di Indonesia dan rencananya akan diterapkan untuk pembiayaan pembangunan tol Gempol-Pandaan. "Rencananya kita di gempol-pandaan, Jawa Timur. Tapi ini kan masih izin dulu. Masih banyak jalannya. Awal tahun nanti kita luncurkan. Banyak yang harus disiapkan. Implimentasinya awal 2019," ungkapnya.
(ven)
Explore More