Turunkan Defisit Anggaran, Trump Akan Pangkas Anggaran Kabinet

Kamis, 18 Oktober 2018 - 07:58 WIB
Turunkan Defisit Anggaran,...
Turunkan Defisit Anggaran, Trump Akan Pangkas Anggaran Kabinet
A A A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan memangkas anggaran kementerian di kabinetnya sebesar 5%. Hal ini demi menurunkan defisit anggaran Amerika. Defisit anggaran AS untuk tahun fiskal 2018 mencapai USD779 miliar, tertinggi dalam enam tahun dan melonjak 17% dari periode sebelumnya.

Bengkaknya defisit anggaran ditengarai karena pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun Trump dan koleganya dari Partai Republik, Senator dari Negara Bagian Kentucky, Mitch McConnell menyebut membengkaknya defisit anggaran karena meningkatnya biaya pengeluaran jaring pengaman sosial daripada pemotongan pajak.

Melansir dari CNBC, Kamis (18/10/2018), Trump mengatakan bakal meminta masing-masing kementerian untuk memotong 5% dari anggaran mereka. "Kami akan meminta potongan 5% dari setiap kementerian pada hari ini (Rabu waktu AS)," kata Trump di Gedung Putih.

Penasihat senior Gedung Putih, Kellyanne Conway mengatakan pemotongan anggaran kementerian pada hal-hal yang tidak penting. "Jadi yang dipotong lemaknya bukan yang penting," jelasnya kepada Fox Business News.

Hanya saja, Trump tidak menyebutkan area spesifik belanja pemerintah yang bakal dipangkas.

Meski akan memotong anggaran kementerian, namun Trump tetap mempertahankan anggaran militer AS yang dikenal sangat besar. Pada Agustus silam, Trump mengesahkan undang-undang belanja pertahanan senilai USD716 miliar.

Selain mempertahankan anggaran militer, Trump juga tetap dengan kebijakan kampanyenya yaitu mendorong pemotongan pajak lebih banyak, demi meningkatkan daya beli warga Amerika dan meningkatkan anggaran infrastruktur. Kebijakan itu dianggap kontras oleh Partai Demokrat dalam rangka mengurangi defisit anggaran.

Menanggapi itu, Trump justru menyalahkan Partai Demokrat karena defisit anggaran yang membengkak. "Untuk mendapatkan anggaran USD716 miliar, saya harus menyerahkan (berkoordinasi) hal tersebut kepada Demokrat. Saya benci untuk menyerah. Dan kami harus membangun militer yang kuat," tukasnya.

Sementara itu, para pemimpin dan kandidat Demokrat menjelang pemilu sela yang akan berlangsung 6 November mendatang, terus menggulirkan peningkatan biaya jaring pengaman sosial. Mereka justru menyalahkan membengkaknya defisit anggaran karena pemotongan pajak. Hal ini dianggap Partai Republik sebagai taktik Partai Demokrat dalam memotivasi pemilih.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Presiden AS Trump Hadiri...
Presiden AS Trump Hadiri Perayaan Hari Veteran di Pemakaman Nasional Arlington
Profil Calon Presiden...
Profil Calon Presiden Donald Trump
Dihadiri Pendukung Presiden...
Dihadiri Pendukung Presiden AS Donald Trump, Unjuk Rasa Anti Trump Berlangsung Memanas
DPR Amerika Serikat...
DPR Amerika Serikat Kembali Makzulkan Presiden Donald Trump
Telinga Kanan Diperban,...
Telinga Kanan Diperban, Mantan Presiden AS Donald Trump Hadiri Konvensi Nasional Partai Republik
Pendukung Trump Kembali...
Pendukung Trump Kembali Gelar Aksi Menolak Hasil Pilpres AS di Washington
Berita Terkini
Dipakai Bayar Utang...
Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Mei 2026 Ambles ke USD144,9 Miliar
11 menit yang lalu
Harga Emas Dibuka Naik...
Harga Emas Dibuka Naik Rp5 Ribu ke Rp2.743.000 per Gram, Intip Rinciannya
1 jam yang lalu
Marketplace kian Sesak,...
Marketplace kian Sesak, Momentum Baru bagi Pertumbuhan Bisnis Mandiri
1 jam yang lalu
IHSG Hari Ini Dibuka...
IHSG Hari Ini Dibuka Makin Terkapar di Posisi 5.486, Ada 515 Saham Melemah
2 jam yang lalu
Perbandingan Harga BBM...
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di Awal Juni 2026
3 jam yang lalu
Libur Sekolah 2026,...
Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%
3 jam yang lalu
Infografis
10 Kementerian/Lembaga...
10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved