Turunkan Defisit Anggaran, Trump Akan Pangkas Anggaran Kabinet

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan memangkas anggaran kementerian di kabinetnya sebesar 5%. Hal ini demi menurunkan defisit anggaran Amerika. Defisit anggaran AS untuk tahun fiskal 2018 mencapai USD779 miliar, tertinggi dalam enam tahun dan melonjak 17% dari periode sebelumnya.

Bengkaknya defisit anggaran ditengarai karena pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun Trump dan koleganya dari Partai Republik, Senator dari Negara Bagian Kentucky, Mitch McConnell menyebut membengkaknya defisit anggaran karena meningkatnya biaya pengeluaran jaring pengaman sosial daripada pemotongan pajak.

Melansir dari CNBC, Kamis (18/10/2018), Trump mengatakan bakal meminta masing-masing kementerian untuk memotong 5% dari anggaran mereka. "Kami akan meminta potongan 5% dari setiap kementerian pada hari ini (Rabu waktu AS)," kata Trump di Gedung Putih.

Penasihat senior Gedung Putih, Kellyanne Conway mengatakan pemotongan anggaran kementerian pada hal-hal yang tidak penting. "Jadi yang dipotong lemaknya bukan yang penting," jelasnya kepada Fox Business News.

Hanya saja, Trump tidak menyebutkan area spesifik belanja pemerintah yang bakal dipangkas.

Meski akan memotong anggaran kementerian, namun Trump tetap mempertahankan anggaran militer AS yang dikenal sangat besar. Pada Agustus silam, Trump mengesahkan undang-undang belanja pertahanan senilai USD716 miliar.

Selain mempertahankan anggaran militer, Trump juga tetap dengan kebijakan kampanyenya yaitu mendorong pemotongan pajak lebih banyak, demi meningkatkan daya beli warga Amerika dan meningkatkan anggaran infrastruktur. Kebijakan itu dianggap kontras oleh Partai Demokrat dalam rangka mengurangi defisit anggaran.

Menanggapi itu, Trump justru menyalahkan Partai Demokrat karena defisit anggaran yang membengkak. "Untuk mendapatkan anggaran USD716 miliar, saya harus menyerahkan (berkoordinasi) hal tersebut kepada Demokrat. Saya benci untuk menyerah. Dan kami harus membangun militer yang kuat," tukasnya.

Sementara itu, para pemimpin dan kandidat Demokrat menjelang pemilu sela yang akan berlangsung 6 November mendatang, terus menggulirkan peningkatan biaya jaring pengaman sosial. Mereka justru menyalahkan membengkaknya defisit anggaran karena pemotongan pajak. Hal ini dianggap Partai Republik sebagai taktik Partai Demokrat dalam memotivasi pemilih.