Ketidakpastian Harga BBM Premium Pengaruhi Pelaku Bisnis

Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:27 WIB
Ketidakpastian Harga...
Ketidakpastian Harga BBM Premium Pengaruhi Pelaku Bisnis
A A A
JAKARTA - Ketidakpastian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dinilai akan mempengaruhi pelaku bisnis. Sebab, kepastian regulasi dibutuhkan untuk menjalankan usaha.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, sinyal kenaikan harga premium yang ditunda ini menjadi catatan penting pelaku ekonomi di Indonesia.

"Terutama pelaku bisnis karena salah satu pertimbangan kepastian regulasi. Kalau seperti itu artinya mereka masih menangkap adanya ketidakpastian hukum, sehingga jadi poin catatan tebal pemerintah," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Enny mengatakan, proses pengambilan kebijakan yang diumumkan dan setelah waktu setengah jam dianulir itu proses kebijakan publikasi terburuk.

"Saya tidak tahu apa di negara lain begitu juga. Beberapa kali kebijakan publik kita serampangan karena tidak sekedar diumumkan, tapi dibatalkan," katanya.

Menurut Enny, ini menunjukkan tiap kebijakan publik oleh pemerintah tidak melalui perencanaan matang, serta koordinasi optimal dan kalkulasi komprehensif.

"Jadi harga BBM tidak tahun politik saja, isu sangat seksi, politis, tiap ada wacana kenaikan pasti ribut. Harga minyak Indonesia paling lucu, harga minyak dunia turun kita ribut penerimaan negara tekor, tapi begitu harga minyak dunia naik makin ribut lagi," pungkasnya.
(fjo)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Bukan BBM Subsidi, Pertamina...
Bukan BBM Subsidi, Pertamina Diminta Tak Ragu Katrol Harga Pertamax
Kebijakan Berbasis Data...
Kebijakan Berbasis Data dan Informasi Cenderung Konvensional?
Memastikan Kesinambungan...
Memastikan Kesinambungan Kebijakan
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Misinterpretasi Kebijakan
Misinterpretasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan Bukan...
Evaluasi Kebijakan Bukan Keniscayaan?
Berita Terkini
Pajak Ekonomi Digital...
Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T
38 menit yang lalu
Mengapa Didimax Menjadi...
Mengapa Didimax Menjadi Pilihan Banyak Trader? Ternyata ini Alasannya
1 jam yang lalu
Kunjungi Rest Area Cipularang,...
Kunjungi Rest Area Cipularang, COO Danantara Puji Transformasi Layanan Tol Jasa Marga
1 jam yang lalu
Harga Emas Naik 5 Ribu...
Harga Emas Naik 5 Ribu Hari Ini, Termurah Dijual Rp1.370.000
2 jam yang lalu
Lippoland Kembangkan...
Lippoland Kembangkan OAZE sebagai Pusat Kehidupan Baru di Cikarang
2 jam yang lalu
Kuasai 25% Kekayaan...
Kuasai 25% Kekayaan Miliarder AS: 144 Imigran Terkaya Pecahkan Rekor Rp39.261 Triliun
2 jam yang lalu
Infografis
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved