Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jonan: Infrastruktur Ketenagalistrikan Palu-Donggala Hampir 100% Pulih
Jonan: Infrastruktur Ketenagalistrikan Palu-Donggala Hampir 100% Pulih
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, bahwa infrastruktur kelistrikan di wilayah terdampak bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Palu, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) hampir 100% pulih. Hal ini terhitung pasca delapan belas hari pasca gempa bumi dan tsunami.
"Kalau infrastruktur listrik sudah hampir selesai, sudah hampir kembali sama seperti sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kecuali untuk daerah-daerah yang bangunannya sudah ambruk. Itu harus menunggu bangunannya sudah selesai dulu," ujar Menteri Jonan di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Menurut data yang dirilis PT PLN hari ini, 7 gardu induk telah beroperasi seluruhnya, termasuk 2.049 gardu distribusi telah beroperasi, menyediakan 101 megawatt (MW) listrik untuk Palu. Daya yang tersedia di atas beban puncak yang sebesar 81,72 MW.
Sebanyak 45 penyuling (feeder) yang telah pulih 100% mengalirkan listrik bagi pelanggan prioritas, yakni 15 perkantoran, 2 PDAM, 8 rumah sakit, 10 bank dan ATM, 11 SPBU, 18 BTS, 17 pusat ekonomi, dan 17 tempat ibadah.
Selain itu, 77 genset telah tiba di Palu. 68 genset di antaranya telah didistribusikan ke berbagai daerah di Palu, Donggala, dan Sigi. 8 alat berat dan alat bantu, seperti crane, mobil, dan sepeda motor, juga telah dikerahkan sebagai armada pendukung percepatan perbaikan jaringan.
Saat ini, 570 orang relawan PLN dari seluruh Indonesia terus menyusuri daerah terkena dampak bencana hingga ke pelosok. Jumlah relawan menyesuaikan dengan pekerjaan yang tersisa di sisi distribusi.
Sementara, terkait pembangunan kembali Kota Palu, Jonan telah menugaskan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memberikan pendampingan dan rekomendasi wilayah mana saja yang dapat dijadikan hunian.
"Badan Geologi melakukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi (Sulawesi Tengah), Pemerintah Kota (Palu), dan Pemerintah Kabupaten (Donggala dan Sigi), untuk memberikan rekomendasi wilayah-wilayah yang dapat dibangun menjadi hunian atau kegiatan lain, dan wilayah-wilayah yang kami sarankan tidak dibangun sama sekali. Sekarang sedang berunding, karena melibatkan Kementerian dan Lembaga lain," pungkas Jonan.
"Kalau infrastruktur listrik sudah hampir selesai, sudah hampir kembali sama seperti sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kecuali untuk daerah-daerah yang bangunannya sudah ambruk. Itu harus menunggu bangunannya sudah selesai dulu," ujar Menteri Jonan di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Menurut data yang dirilis PT PLN hari ini, 7 gardu induk telah beroperasi seluruhnya, termasuk 2.049 gardu distribusi telah beroperasi, menyediakan 101 megawatt (MW) listrik untuk Palu. Daya yang tersedia di atas beban puncak yang sebesar 81,72 MW.
Sebanyak 45 penyuling (feeder) yang telah pulih 100% mengalirkan listrik bagi pelanggan prioritas, yakni 15 perkantoran, 2 PDAM, 8 rumah sakit, 10 bank dan ATM, 11 SPBU, 18 BTS, 17 pusat ekonomi, dan 17 tempat ibadah.
Selain itu, 77 genset telah tiba di Palu. 68 genset di antaranya telah didistribusikan ke berbagai daerah di Palu, Donggala, dan Sigi. 8 alat berat dan alat bantu, seperti crane, mobil, dan sepeda motor, juga telah dikerahkan sebagai armada pendukung percepatan perbaikan jaringan.
Saat ini, 570 orang relawan PLN dari seluruh Indonesia terus menyusuri daerah terkena dampak bencana hingga ke pelosok. Jumlah relawan menyesuaikan dengan pekerjaan yang tersisa di sisi distribusi.
Sementara, terkait pembangunan kembali Kota Palu, Jonan telah menugaskan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memberikan pendampingan dan rekomendasi wilayah mana saja yang dapat dijadikan hunian.
"Badan Geologi melakukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi (Sulawesi Tengah), Pemerintah Kota (Palu), dan Pemerintah Kabupaten (Donggala dan Sigi), untuk memberikan rekomendasi wilayah-wilayah yang dapat dibangun menjadi hunian atau kegiatan lain, dan wilayah-wilayah yang kami sarankan tidak dibangun sama sekali. Sekarang sedang berunding, karena melibatkan Kementerian dan Lembaga lain," pungkas Jonan.
(akr)
Explore More