Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2019 Direvisi Jadi 5,2%

JAKARTA - Proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia untuk 2019 direvisi menjadi sebesar 5,2% dari sebelumnya 5,3%. Hal ini mengikuti Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,9% menjadi 3,7% sepanjang 2018.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Yohanes Santoso Wibowo mengatakan, pihaknya masih akan terus mengevaluasi asumsi-asumsi untuk memetakan kondisi ekonomi pada 2019 mendatang. Selain IMF yang menurunkan proyeksi PDB sebesar 0,2% juga terdapat beberapa negara lain di dunia yang menurunkan target PDB di 2019. Faktor yang paling mempengaruhi eksternal adalah kenaikan suku bunga di AS atau FFR dan juga perang dagang yang belum menemukan titik surutnya.

“Kami akan terus menghitung asumsi makro untuk memetakan arah industri keuangan nasional di tahun depan. Kemenkeu juga sudah menyebutkan penurunan proyeksi dari asumsi APBN yang dipasang 5,3%. Jadi kami juga sejalan menurunkan,” ujar Yohanes dalam seminar ‘Tantangan, Peluang, dan Strategi Melawan Disrupsi di 2019’ di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dia juga mengatakan pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kredit bank akan tumbuh di kisaran 10-12% dengan diikuti pertumbuhan simpanan atau DPK perbankan di kisaran 7-9%. Dirinya berjanji akan terus memantau bagaimana dampak eksternal dan internal akan mempengaruhi arah industri keuangan nasional pada 2019.

Saat ini yang harus diwaspadai adalah tren suku bunga tinggi yang dapat berdampak pada suku bunga kredit dan ujungnya meningkatkan kredit bermasalah atau NPL yang saat ini di level 2,7%. “Kami akan terus antisipatif dalam kebijakan serta memperkuat pengawasan yang berdasarkan risiko market yang bisa berubah-ubah. Saat ini kesehatan perbankan sangat baik,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, pertumbuhan PDB Indonesia di 2019 cenderung revisi atau downside di level 5,15% dari target yang ditetapkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dipatok sebesar 5,3%. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah dirinya belum bisa menentukan proyeksinya.

“Kalangan pengusaha tentu ingin angka nilai tukar yang akurat. Tapi kami harapkan pengusaha menyusun anggaran dengan angka yang yang fleksibel dan dapat antisipatif. Kami hanya sampaikan kondisi dan risiko lalu bagaimana kebijakan yang diambil untuk merespon,” terang Suahasil dalam kesempatan sama.

Dirinya menjanjikan dalam APBN 2019 asumsi nilai kurs yang diambil tidak akan menjadi sumber ketidakpastian seperti sebelumnya. Selain itu pihaknya juga menjanjikan di 2019 secara fiskal akan mendukung kebijakan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan, peningkatan belanja sosial, dan juga penurunan defisit.“Di ranah fiskal kami janjikan pembangunan infrastruktur tidak akan berkurang. Secara APBN akan lebih sehat dan defisit juga akan semakin kecil,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter Fiskal dan Publik KADIN (Creco Consulting) Raden Pardede mengungkapkan, saat ini dunia dalam tren disrupsi baik dalam ekonomi maupun politik. Kebijakan kontroversial oleh Presiden Trump di AS membuat banyak perubahan yang dapat terjadi. Salah satunya adalah AS menarik diri sebagai pemimpin dunia dengan slogan proteksionis sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan.

Karena itu berkaca dari tahun 1997 silam, maka Ia mengingatkan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menjaga kesehatan bank, korporasi, ataupun BUMN. Selanjutnya menjaga stabilitas sistem keuangan dalam likuiditas dan ketahanan permodalan yang kuat serta memperkuat pengawasan.“Musim dingin yang datang bisa sangat panjang. Sehingga jangan panik apabila pertumbuhan ditetapkan hanya 5%. Kalau semua tenang kita bisa berjalan lebih cepat. Terus fokus pada reformasi struktural demi antispasi segala kemungkinan terburuk,” tegas Raden.