Pembiayaan Infrastruktur Vital untuk Bangun Konektivitas
Rabu, 07 November 2018 - 11:53 WIB
Pembiayaan Infrastruktur Vital untuk Bangun Konektivitas
A
A
A
JAKARTA - Inovasi pembiayaan infrastruktur amat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan guna menjamin konektivitas di seluruh Indonesia.
Tanpa alternatif pembiayaan yang kreatif dan inovatif, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi sulit dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Forum Perhubungan yang digelar MNC Group dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hari ini.
Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasongko mengatakan, pembangunan infrastruktur, terutama transportasi dianggap sebagai kebijakan vital bagi pemerintah. Sebab, bukan hanya membuka akses sarana transportasi dan meningkatkan konektivitas, keberadaan infrastruktur transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi ini kita ingin membangun infrastruktur seperti pelabuhan, stasiun dan bandar udara juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terhubung dengan mudah antarwilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah adalah Indonesia sentris," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Pemimpin Umum KORAN SINDO dan SINDOnews Sururi Alfaruq menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam menyetarakan pembangunan di seluruh Nusantara.
"Tidak hanya di Pulau Jawa, selama empat tahun pemerintahan berjalan, berbagai infrastruktur juga dibangun di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara lain dan untuk membangun konektivitas antardaerah sekaligus mempermudah arus distribusi," tuturnya.
Mengenai skema pembiayaan, sejak 2017 pemerintah telah merancang beragam skema pembiayaan di luar APBN untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang disebut Pembiayaaan lnvestasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
Skema pembiayaan seperti PINA dibutuhkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur serta mengurangi beban APBN yang selama ini terbatas untuk mendorong pembangunan.
Karena itu, jelas Faruq, MNC group bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Forum Perhubungan bertema "Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia" ini guna mengeskplorasi lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang ada.
Terkait dengan itu, acara ini menghadirkan para pembicara yang berkompeten antara lain Farid Arif Wibowo (Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan), Armand Hermawan (Dirut PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero), serta I Gede Pasek Suardika (Kepala Biro Perencanaan Kemenhub).
Tanpa alternatif pembiayaan yang kreatif dan inovatif, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi sulit dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Forum Perhubungan yang digelar MNC Group dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hari ini.
Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasongko mengatakan, pembangunan infrastruktur, terutama transportasi dianggap sebagai kebijakan vital bagi pemerintah. Sebab, bukan hanya membuka akses sarana transportasi dan meningkatkan konektivitas, keberadaan infrastruktur transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi ini kita ingin membangun infrastruktur seperti pelabuhan, stasiun dan bandar udara juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terhubung dengan mudah antarwilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah adalah Indonesia sentris," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Pemimpin Umum KORAN SINDO dan SINDOnews Sururi Alfaruq menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam menyetarakan pembangunan di seluruh Nusantara.
"Tidak hanya di Pulau Jawa, selama empat tahun pemerintahan berjalan, berbagai infrastruktur juga dibangun di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara lain dan untuk membangun konektivitas antardaerah sekaligus mempermudah arus distribusi," tuturnya.
Mengenai skema pembiayaan, sejak 2017 pemerintah telah merancang beragam skema pembiayaan di luar APBN untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang disebut Pembiayaaan lnvestasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).
Skema pembiayaan seperti PINA dibutuhkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur serta mengurangi beban APBN yang selama ini terbatas untuk mendorong pembangunan.
Karena itu, jelas Faruq, MNC group bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Forum Perhubungan bertema "Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia" ini guna mengeskplorasi lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang ada.
Terkait dengan itu, acara ini menghadirkan para pembicara yang berkompeten antara lain Farid Arif Wibowo (Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan), Armand Hermawan (Dirut PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero), serta I Gede Pasek Suardika (Kepala Biro Perencanaan Kemenhub).
(fjo)
Lihat Juga :
