Bangun Infrastruktur Transportasi Nasional, Pagu Anggaran Kemenhub Rp73,8 T di 2023
loading...
Menhub Budi Karya Sumadi berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
Menhub menilai, upaya tersebut perlu dilakukan, agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
“Pada tahun 2023, untuk pagu kebutuhan anggaran Kemenhub sebesar Rp.73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp.33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp40,78 triliun,” kata Menhub dalam keterangan resmi, Rabu (8/6/2022).
Diterangkan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” katanya.
Kemenhub menyatakan, adapun konsentrasi saat ini tengah fokus pada proyek yang sudah ada. Jika ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok).
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” pungkas Menhub.
Menhub menilai, upaya tersebut perlu dilakukan, agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
“Pada tahun 2023, untuk pagu kebutuhan anggaran Kemenhub sebesar Rp.73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp.33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp40,78 triliun,” kata Menhub dalam keterangan resmi, Rabu (8/6/2022).
Diterangkan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” katanya.
Kemenhub menyatakan, adapun konsentrasi saat ini tengah fokus pada proyek yang sudah ada. Jika ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok).
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” pungkas Menhub.
(akr)
Explore More