Polemik Pangan, Ombudsman Minta Fokus Penuhi Kebutuhan Jagung
Sabtu, 10 November 2018 - 15:42 WIB
Polemik Pangan, Ombudsman Minta Fokus Penuhi Kebutuhan Jagung
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman mendesak agar polemik ketersediaan dan kebutuhan pangan segera berhenti, karena itu mengimbau semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi. Juga soal kebijakan impor 100 ribu ton jagung yang disepakati melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas), dan diajukan Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri.
Komisi Ombudsman menyerukan, agar tak mengulang kebiasaan untuk menjadikan isu mafia pangan sebagai kambing hitam terkait dengan kebijakan impor dan ketidakoptimalan kinerjanya.
"Jangan terlalu membela diri bahwa seolah-olah ini kepentingan importir, atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya). Untuk sementara, sudahlah, jangan terlalu banyak komentarlah. Lebih baik fokus untuk memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak. Juga fokus sosialisasikan dengan baik bahwa impor untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani," ujar Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.
Dikatakan, meskipun banyak pihak yang menolak impor bahan pangan, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi fakta di apangan. Walaupun berulang kali Kementan menyatakan bahwa saat ini surplus produksi jagung, namun harga dilapangan tinggi dan para peternak sulit mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ternak. "Sederhananya begini, yang penting kan harga. Meski banyak penolakan, walaupun dibilang surplus, tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada,” tegasnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua Apindo Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J Supit mempertanyakan, klaim surplus jagung dan rencana impor jagung yang menjadi polemik. “Ada beberapa pertanyaan besar terkait klaim surplus jagung, kalau mereka bilang ada surplus 12,98 juta ton, tapi berada di wilayah yang bukan sentra peternakan, atau luar Jawa. Ini banyak pertanyaan harus dijawab,” ujarnya saat dihubungi wartawan.
Pertanyaan pertama, kata Anton, 12 juta ton stok jagung itu artinya akan ada 12 juta truk lebih membawa jagung. “Apakah ada truk-truk pembawa jagung ini? yang jumlahnya 12 juta lebih?,” tanyanya heran.
Sambung dia melanjutkan, pertanyaan kedua yakni 12 juta ton jagung itu berada di mana?. Menurutnya, jika 12 juta jagung itu ada di pengusaha, maka akan mudah diketahui. “Kalau ada di petani, petani simpan dimana? Jagung itu tidak bisa disimpan di tempat terbuka, harus di Silo (penyimpanan curah), petani tidak punya Silo. Kalaupun industri pakan simpan jagung di Silo, kapasitasnya tidak mungkin sampai 12 juta ton,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan, 12 juta ton jagung kenapa tidak dijual ke pasaran. “Kalau petani punya jagung 12 juta ton, dengan harga pasaran misalnya Rp 4.500 per kilogram, artinya uang petani mengendap Rp 58 triliun. Apakah petani tidak butuh uang? Untuk kebutuhannya sehari-hari dan operasional?,” kata dia lagi.
Jika pertanyaan-pertanyaan diatas tidak bisa dijawab, lanjut Anton, maka Ia mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah data surplus yang diklaim itu benar. Sedangkan terkait rencana impor jagung 100.000 ton yang dianggap jumlahnya kecil, Anton pun mempertanyakannya. “Jadi kalau mau impor, berarti secara tidak langsung mengakui bahwa tidak ada barang, atau berarti barangnya kurang. Tapi ini malu-malu saja mengatakan (jagung) kurang,” tuturnya.
Di sisi lain, anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan, dewan akan menanyakan kebenaran data jagung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia juga heran akan polemik yang justru digulirkan. "Saya akan menanyakan tentang impor jagung ini. Sebab, saya juga ditanya oleh masyarakat katanya surplus jagung, tapi kita impor 100 ribu ton, ini mana yang benar," kata Darori, di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, impor jagung yang dilakukan disebabnya tingginya harga komoditas INI di pasaran. Namun, seharusnya tak langsung melakukan impor. "Harusnya, melakukan mengecek di lapangan. Apakah ini memang produksinya yang buruk, atau disimpan oleh tengkulak," katanya.
Tak hanya menanyakan Kementerian, Darori meminta Satgas Pangan untuk menyelidik data surplus produksi jagung sebanyak 12,9 juta ton. Upaya untuk mengetahui, kebenaran data produksi jagung dalam negeri. "Kan gak ngaku siapa yang menguasai ternak. Satgas Pangan sidak saja, bagaimana kondisi jagung di pasaran. Supaya ada keterbukaan," singkatnya.
Komisi Ombudsman menyerukan, agar tak mengulang kebiasaan untuk menjadikan isu mafia pangan sebagai kambing hitam terkait dengan kebijakan impor dan ketidakoptimalan kinerjanya.
"Jangan terlalu membela diri bahwa seolah-olah ini kepentingan importir, atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya). Untuk sementara, sudahlah, jangan terlalu banyak komentarlah. Lebih baik fokus untuk memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak. Juga fokus sosialisasikan dengan baik bahwa impor untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani," ujar Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.
Dikatakan, meskipun banyak pihak yang menolak impor bahan pangan, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi fakta di apangan. Walaupun berulang kali Kementan menyatakan bahwa saat ini surplus produksi jagung, namun harga dilapangan tinggi dan para peternak sulit mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ternak. "Sederhananya begini, yang penting kan harga. Meski banyak penolakan, walaupun dibilang surplus, tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada,” tegasnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua Apindo Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J Supit mempertanyakan, klaim surplus jagung dan rencana impor jagung yang menjadi polemik. “Ada beberapa pertanyaan besar terkait klaim surplus jagung, kalau mereka bilang ada surplus 12,98 juta ton, tapi berada di wilayah yang bukan sentra peternakan, atau luar Jawa. Ini banyak pertanyaan harus dijawab,” ujarnya saat dihubungi wartawan.
Pertanyaan pertama, kata Anton, 12 juta ton stok jagung itu artinya akan ada 12 juta truk lebih membawa jagung. “Apakah ada truk-truk pembawa jagung ini? yang jumlahnya 12 juta lebih?,” tanyanya heran.
Sambung dia melanjutkan, pertanyaan kedua yakni 12 juta ton jagung itu berada di mana?. Menurutnya, jika 12 juta jagung itu ada di pengusaha, maka akan mudah diketahui. “Kalau ada di petani, petani simpan dimana? Jagung itu tidak bisa disimpan di tempat terbuka, harus di Silo (penyimpanan curah), petani tidak punya Silo. Kalaupun industri pakan simpan jagung di Silo, kapasitasnya tidak mungkin sampai 12 juta ton,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan, 12 juta ton jagung kenapa tidak dijual ke pasaran. “Kalau petani punya jagung 12 juta ton, dengan harga pasaran misalnya Rp 4.500 per kilogram, artinya uang petani mengendap Rp 58 triliun. Apakah petani tidak butuh uang? Untuk kebutuhannya sehari-hari dan operasional?,” kata dia lagi.
Jika pertanyaan-pertanyaan diatas tidak bisa dijawab, lanjut Anton, maka Ia mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah data surplus yang diklaim itu benar. Sedangkan terkait rencana impor jagung 100.000 ton yang dianggap jumlahnya kecil, Anton pun mempertanyakannya. “Jadi kalau mau impor, berarti secara tidak langsung mengakui bahwa tidak ada barang, atau berarti barangnya kurang. Tapi ini malu-malu saja mengatakan (jagung) kurang,” tuturnya.
Di sisi lain, anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan, dewan akan menanyakan kebenaran data jagung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia juga heran akan polemik yang justru digulirkan. "Saya akan menanyakan tentang impor jagung ini. Sebab, saya juga ditanya oleh masyarakat katanya surplus jagung, tapi kita impor 100 ribu ton, ini mana yang benar," kata Darori, di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, impor jagung yang dilakukan disebabnya tingginya harga komoditas INI di pasaran. Namun, seharusnya tak langsung melakukan impor. "Harusnya, melakukan mengecek di lapangan. Apakah ini memang produksinya yang buruk, atau disimpan oleh tengkulak," katanya.
Tak hanya menanyakan Kementerian, Darori meminta Satgas Pangan untuk menyelidik data surplus produksi jagung sebanyak 12,9 juta ton. Upaya untuk mengetahui, kebenaran data produksi jagung dalam negeri. "Kan gak ngaku siapa yang menguasai ternak. Satgas Pangan sidak saja, bagaimana kondisi jagung di pasaran. Supaya ada keterbukaan," singkatnya.
(akr)
Lihat Juga :
