Paket Kebijakan Ekonomi Tak Ada Urusan dengan Tahun Politik

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI tidak ada kaitannya dengan situasi jelang tahun politik 2019.

Paket ekonomi ditegaskannya, adalah cara pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Tanah Air.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi fakta neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) mengalami defisit yang cukup dalam. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha menguranginya dengan paket kebijakan tersebut.

"Kalau bicara politik. Di bidang ekonomi kita menghadapi fakta transaksi berjalan kita defisitnya cukup merepotkan kita. Kita ingin supaya defisit ini berkurang secara bertahap. Dia tidak mungkin berkurang secara drastis. BI juga mengeluarkan kebijakan suku bunga lebih awal," katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Selain itu, paket ini memberikan rasa percaya diri pada pasar bahwa memasukkan dana ke Indonesia akan menguntungkan. Hal tersebut nantinya diyakini akan memengaruhi transaksi keuangan Indonesia.

"Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak. Kemudian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan relaksasi DNI ini semua tujuannya adalah untuk mengisi kalau anda lihat pohon industri kita itu banyak sekali bolongnya. Kalau itu enggak dibikin bikin, setiap kali ekonomi kita tumbuh dia pasti perlu," imbuh dia.

Darmin menambahkan, pemerintah tidak bisa berpikir mengenai politik saja. Pemerintah harus melakukan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian di Tanah Air.

"Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik tapi kita tidak bisa berpikir politik saja. Tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," tandasnya.