Usai Startup, Badai PHK Bisa Menerjang Sektor Properti dan Otomotif
Rabu, 23 November 2022 - 15:17 WIB
loading...
Pekerja otomotif terancam badai PHK akibat kenaikan suku bunga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Fenomena badai pemutusan hubungan kerja ( PHK ) kian marak terjadi di Indonesia, baik dari sektor tekstil, pakaian jadi, hingga digital. Menyikap fenomena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah cepat untuk menanganinya sebab tak menutup kemungkinan PHK juga akan terjadi di sektor lain.
Baca juga: Tutup Pabrik Air Minum di Sukabumi dan PHK 145 Karyawan, Ini Kata Manajemen ALTO
"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi PHK massal ini, dan tidak menutup kemungkinan sektor yang rentan misalnya, dengan kenaikan suku bunga, seperti sektor properti, kendaraan bermotor, dan konstruksi akan melakukan efisiensi atau pengurangan jumlah karyawan," ujar ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Bhima menyebutkan bahwa untuk menghentikan gelombang PHK tersebut, isi dari paket kebijakan yang penting adalah yang pertama, soal relaksasi pajak. Pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% harapannya bisa berkurang menjadi 8%.
"Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah atas yang selama ini menahan belanja bisa membelanjakan uangnya," ungkap Bhima.
Baca juga: Tutup Pabrik Air Minum di Sukabumi dan PHK 145 Karyawan, Ini Kata Manajemen ALTO
"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi PHK massal ini, dan tidak menutup kemungkinan sektor yang rentan misalnya, dengan kenaikan suku bunga, seperti sektor properti, kendaraan bermotor, dan konstruksi akan melakukan efisiensi atau pengurangan jumlah karyawan," ujar ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Bhima menyebutkan bahwa untuk menghentikan gelombang PHK tersebut, isi dari paket kebijakan yang penting adalah yang pertama, soal relaksasi pajak. Pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% harapannya bisa berkurang menjadi 8%.
"Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah atas yang selama ini menahan belanja bisa membelanjakan uangnya," ungkap Bhima.
Lihat Juga :
