Sri Mulyani Nilai Kebijakan DNI Tidak Salah

JAKARTA - Akhir pekan lalu, Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Salah satu isinya relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) menuai kontroversi. Pemerintah pun diminta untuk menunda kebijakan relaksasi DNI.

Terkait relaksasi DNI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan banyak tafsir, sehingga banyak pihak yang bingung dan salah menafsirkan maksud pemerintah soal relaksasi DNI. Akibatnya, respon yang muncul lebih banyak negatif dan misinterpretasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bahwa kebijakan ini dibuat berdasarkan koordinasi dengan pihak lainnya. "Pak Menko (Darmin Nasution) sudah berkomunikasi dengan dunia usaha, sehingga ada suatu pemahaman yang sama. Alasan dan tujuannya sudah dijelaskan secara lengkap kepada dunia usaha, sehingga tidak salah," ujar Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Dan dengan beleid ini, kata dia, pemerintah berupaya mendorong masuknya modal asing yang lebih besar. Salah satu isi paket kebijakan ekonomi berupa penguatan atas pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.