Iwapi Sebut Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Ancam Sektor UMKM
Iwapi Sebut Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Ancam Sektor UMKM
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menilai Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dapat mengancam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Seperti diketahui, Paket Kebijakan ekonomi jilid XVI diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Paket tersebut berisi: Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Ketua Umum Iwapi, Nita Yudi, menilai paket tersebut bisa mengancam sektor UMKM, karena pemberian izin kepada investor asing, dimana mereka bisa masuk ke sektor ini hingga 100%. Sedangkan UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang terbukti saat krisis moneter. Sektor ini terbilang tangguh dan cukup banyak menyerap tenaga kerja.
"Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM. Sementara Iwapi yang saya pimpin, anggotanya sekitar 98% adalah pelaku UMKM," terang Nita kepada sejumlah media di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Nita pun mempertanyakan kemunculan beleid ini yang dianggap kontradiksi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, yang selama ini pro-UMKM. Nita mencontohkan beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang pro UMKM seperti penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7%, lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet, serta beberapa kemudahan lainnya untuk UMKM.
"Saya mengimbau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda karena mengancam dan bisa mematikan UMKM kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari DNI. Kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki," tegasnya.
Menurutnya, saat ini Iwapi dengan Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan akan meluncurkan program Inkubator khusus menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan pengusaha dikelas mikro ke kelas kecil dan menengah. Hal ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.
Program ini juga sesuai dengan imbauan Presiden Jokowi saat meresmikan Rakernas Iwapi ke-28 di Padang, Sumatra Barat, pada Oktober lalu, dimana Indonesia masih sangat banyak memerlukan perempuan pengusaha dan harus berani ekspor.
Dia menjelaskan, jika melihat data tentang investasi asing di Indonesia memang masih sangat kecil dibandingkan ukuran perekonomian nasional atau yang terkecil di Asia Tenggara.
Di tengah kesulitan pembiayaan dalam negeri, investasi asing memang menjadi solusinya. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang butuh biaya besar untuk membangun.
"Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini terutama tentang Relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi, baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat tapi bukan di sektor UKM. Sejatinya semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan Iwapi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Paket Kebijakan ekonomi jilid XVI diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Paket tersebut berisi: Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Peninjauan Devisa Hasil Expor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Ketua Umum Iwapi, Nita Yudi, menilai paket tersebut bisa mengancam sektor UMKM, karena pemberian izin kepada investor asing, dimana mereka bisa masuk ke sektor ini hingga 100%. Sedangkan UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang terbukti saat krisis moneter. Sektor ini terbilang tangguh dan cukup banyak menyerap tenaga kerja.
"Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM. Sementara Iwapi yang saya pimpin, anggotanya sekitar 98% adalah pelaku UMKM," terang Nita kepada sejumlah media di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Nita pun mempertanyakan kemunculan beleid ini yang dianggap kontradiksi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, yang selama ini pro-UMKM. Nita mencontohkan beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang pro UMKM seperti penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7%, lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet, serta beberapa kemudahan lainnya untuk UMKM.
"Saya mengimbau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda karena mengancam dan bisa mematikan UMKM kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari DNI. Kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki," tegasnya.
Menurutnya, saat ini Iwapi dengan Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan akan meluncurkan program Inkubator khusus menciptakan lebih banyak lagi perempuan pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan pengusaha dikelas mikro ke kelas kecil dan menengah. Hal ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia yang hasilnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.
Program ini juga sesuai dengan imbauan Presiden Jokowi saat meresmikan Rakernas Iwapi ke-28 di Padang, Sumatra Barat, pada Oktober lalu, dimana Indonesia masih sangat banyak memerlukan perempuan pengusaha dan harus berani ekspor.
Dia menjelaskan, jika melihat data tentang investasi asing di Indonesia memang masih sangat kecil dibandingkan ukuran perekonomian nasional atau yang terkecil di Asia Tenggara.
Di tengah kesulitan pembiayaan dalam negeri, investasi asing memang menjadi solusinya. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang butuh biaya besar untuk membangun.
"Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini terutama tentang Relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi, baik asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat tapi bukan di sektor UKM. Sejatinya semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan Iwapi," pungkasnya.
(ven)
Explore More