Relokasi Industri Jabodetabek Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Jateng
Relokasi Industri Jabodetabek Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Jateng
A
A
A
SEMARANG - Peningkatan sektor perekonomian di Jawa Tengah diharapkan bisa memacu peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah, Nur Sa'adah, mengatakan sektor perekonomian terjadi peningkatan. Tahun 2017 tumbuh 5,27% dan sampai kuartal III tahun 2018 tumbuh 5,25%. "Ini lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,17%," kata Nur Sa’adah di Semarang, Selasa (27/11/2018).
Dia menerangkan, stabilnya perekonomian di Jawa Tengah tidak lain karena meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan kemudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diperkirakan sebesar 5,4%-5,8% dengan laju inflasi 4+1%.
Hanya saja, menurutnya, dari pantauan Fraksi PKB, pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena diuntungkan adanya relokasi industri dari Jabodetabek. Relokasi ini disebabkan oleh tingginya upah di daerah tersebut. "Artinya, para investor berbondong-bondong ke Jawa Tengah karena tertarik dengan tingkat upah rendah," katanya.
Jikal hanya ini yang menjadi penyebabnya, kata Nur Sa'adah, pertumbuhan ekonomi tidak memacu peningkatan taraf kesejahateraan masyarakat. "Masyarakat hanya bertahan hidup dengan menjadi buruh dengan upah rendah," sebut politikus PKB asal kabupaten Demak ini.
Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah untuk bisa menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dengan beriringan dengan prinsip keadilan sosial.
Nur Sa'adah menambahkan, naik turunnya prosentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32%).
"Penurunan prosentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke katagori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin," katanya.
Mengenai target pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37%, menurutnya hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil.
"Oleh karenanya pemerintah harus bisa bersinergi dengan warga. APBD 2019 harus kita cermati bersama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sejauh ini, kata dia, TPT terjadi pengurangan sebanyak, dimana sudah menurun pada angka 0,81 juta jiwa (4,51%). "Melalui perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, tentu semua yakin bisa terus turun," tandasnya.
Dia menerangkan, stabilnya perekonomian di Jawa Tengah tidak lain karena meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan kemudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diperkirakan sebesar 5,4%-5,8% dengan laju inflasi 4+1%.
Hanya saja, menurutnya, dari pantauan Fraksi PKB, pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena diuntungkan adanya relokasi industri dari Jabodetabek. Relokasi ini disebabkan oleh tingginya upah di daerah tersebut. "Artinya, para investor berbondong-bondong ke Jawa Tengah karena tertarik dengan tingkat upah rendah," katanya.
Jikal hanya ini yang menjadi penyebabnya, kata Nur Sa'adah, pertumbuhan ekonomi tidak memacu peningkatan taraf kesejahateraan masyarakat. "Masyarakat hanya bertahan hidup dengan menjadi buruh dengan upah rendah," sebut politikus PKB asal kabupaten Demak ini.
Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah untuk bisa menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dengan beriringan dengan prinsip keadilan sosial.
Nur Sa'adah menambahkan, naik turunnya prosentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32%).
"Penurunan prosentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke katagori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin," katanya.
Mengenai target pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37%, menurutnya hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil.
"Oleh karenanya pemerintah harus bisa bersinergi dengan warga. APBD 2019 harus kita cermati bersama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sejauh ini, kata dia, TPT terjadi pengurangan sebanyak, dimana sudah menurun pada angka 0,81 juta jiwa (4,51%). "Melalui perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, tentu semua yakin bisa terus turun," tandasnya.
(ven)
Explore More