Sri Mulyani Bersiap Terapkan Perpajakan Digital Tahun Depan
Senin, 03 Desember 2018 - 17:18 WIB
Sri Mulyani Bersiap Terapkan Perpajakan Digital Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, telah mengambil banyak keuntungan dalam pertemuan G-20 di Argentina dalam meningkatkan ekonomi Indonesia tahun depan. Salah satunya bakal menerapkan perpajakan digital, seiring perkembangan teknologi yang terus maju sehingga memudahkan penerimaan pajak.
"Kerja sama positif banyak yang kita dapatkan di pertemuan G-20 seperti membahas perpajakan internasional yang berjalan dan ada kesepakatan di 2020. Dimana akan diterapkanya perpajakan digital karena transaksi digital itu modernisitas," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12/2018).
Meski begitu, mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dimana salah satunya yakni kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam) serta kurangnya akses finansial formal. "Pemerintah membangun konektivitas melalui infrastruktur, listrik dan menambah satelit untuk akses internet sebagai prasyarat inklusi digital," paparnya.
Menanggapi tantangan akses perempuan terhadap sektor finansial formal, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan yang dapat mengakomodir kaum perempuan terhadap akses keuangan formal. Sementara itu perkembangan digital telah membuka kesempatan luas bagi perempuan.
"Selain itu, pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan menganggarkan program yang impactnya juga menguntungkan gender wanita dan berbasis data. Kemudian di Kementerian Keuangan, kami mendorong paternity leave dan menambah child care," pungkasnya.
"Kerja sama positif banyak yang kita dapatkan di pertemuan G-20 seperti membahas perpajakan internasional yang berjalan dan ada kesepakatan di 2020. Dimana akan diterapkanya perpajakan digital karena transaksi digital itu modernisitas," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12/2018).
Meski begitu, mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dimana salah satunya yakni kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam) serta kurangnya akses finansial formal. "Pemerintah membangun konektivitas melalui infrastruktur, listrik dan menambah satelit untuk akses internet sebagai prasyarat inklusi digital," paparnya.
Menanggapi tantangan akses perempuan terhadap sektor finansial formal, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan yang dapat mengakomodir kaum perempuan terhadap akses keuangan formal. Sementara itu perkembangan digital telah membuka kesempatan luas bagi perempuan.
"Selain itu, pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan menganggarkan program yang impactnya juga menguntungkan gender wanita dan berbasis data. Kemudian di Kementerian Keuangan, kami mendorong paternity leave dan menambah child care," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
