Pesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi
Selasa, 11 Desember 2018 - 10:12 WIB
Pesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.
“Peringatan hari anti korupsi bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kehadiran kita di sini adalah perwujudan kesadaran, tekad, dan keinginan yang kuat untuk menghilangkan praktik korupsi dan gratifikasi, hingga Bea Cukai yang bersih dapat memberikan sumbangsih pada pencapaian kesejahteraan rakyat,” ungkap Menkeu.
Sri Mulyani menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih dianggap belum maksimal, “masih minimnya peran aktif masyarakat dan pegawai pada instansi pemerintahan dalam melakukan pengawasan. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan Lembaga penegakan hukum semata. Penindakan korupsi oleh Lembaga penegak hukum memang penting namun yang lebih penting adalah upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal kecil, dan saling mengingatkan di antara kita untuk tidak melakukan tindakan koruptif,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut Ia juga menegaskan bahwa jajarannya dalam hal ini Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang bertanggungjawab untuk dapat memangkas ekosistem yang koruptif di mana salah satunya timbul karena birokrasi yang berbelit. “Tugas kita lah untuk menciptakah sistem pelayanan yang jelas, ringkas, mudah, dan murah/tanpa biaya. Untuk itulah dalam berbagai kesempatan saya menekankan pentingnya kita menciptakan ekosistem legal itu mudah dalam semua sisi pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Menkeu.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Bea Cukai dalam menciptakan ekosistem yang mendorong kemudahan dan mengedepankan bahwa legal itu mudah antara lain dengan pengimplementasian Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang dideklarasikan pada 12 Juli 2017 bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. “Saya mendukung sepenuhnya program ini untuk terus ditingkatkan untuk membuktikan bahwa reformasi adalah suatu keniscayaan yang harus terwujud di negeri ini,” ungkapnya.
Buah manis dari upaya keras Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mulai terlihat. Pada tanggal 21 November 2018, KPK telah merilis survei penilaian integritas tahun 2017. Dalam survei tersebut, Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini diwakili Bea Cukai, berhasil menduduki peringkat 3 terbaik. Namun hal tersebut hendaknya tidak membuat kita berbangga diri. Bea Cukai harus terus memperbaiki diri.
Kegiatan terkini upaya penguatan integritas dapat dilihat dalam bentuk Jambore Pembinaan Mental Nasional yang dilaksanakan di Cibubur bulan November lalu. Dengan Bintalnas ini, diharapkan akan terbentuk insan Bea Cukai yang berintegritas dan professional.
“Melalui Peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018 ini saya ingin mengajak Anda semua untuk lebih mencintai institusi ini dengan cara menjaga integritas, profesional dalam bekerja, bersinergi dalam tugas, melayani sepenuh hati dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan,” pungkas Menkeu.
“Peringatan hari anti korupsi bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kehadiran kita di sini adalah perwujudan kesadaran, tekad, dan keinginan yang kuat untuk menghilangkan praktik korupsi dan gratifikasi, hingga Bea Cukai yang bersih dapat memberikan sumbangsih pada pencapaian kesejahteraan rakyat,” ungkap Menkeu.
Sri Mulyani menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih dianggap belum maksimal, “masih minimnya peran aktif masyarakat dan pegawai pada instansi pemerintahan dalam melakukan pengawasan. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan Lembaga penegakan hukum semata. Penindakan korupsi oleh Lembaga penegak hukum memang penting namun yang lebih penting adalah upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal kecil, dan saling mengingatkan di antara kita untuk tidak melakukan tindakan koruptif,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut Ia juga menegaskan bahwa jajarannya dalam hal ini Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang bertanggungjawab untuk dapat memangkas ekosistem yang koruptif di mana salah satunya timbul karena birokrasi yang berbelit. “Tugas kita lah untuk menciptakah sistem pelayanan yang jelas, ringkas, mudah, dan murah/tanpa biaya. Untuk itulah dalam berbagai kesempatan saya menekankan pentingnya kita menciptakan ekosistem legal itu mudah dalam semua sisi pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Menkeu.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Bea Cukai dalam menciptakan ekosistem yang mendorong kemudahan dan mengedepankan bahwa legal itu mudah antara lain dengan pengimplementasian Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang dideklarasikan pada 12 Juli 2017 bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. “Saya mendukung sepenuhnya program ini untuk terus ditingkatkan untuk membuktikan bahwa reformasi adalah suatu keniscayaan yang harus terwujud di negeri ini,” ungkapnya.
Buah manis dari upaya keras Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mulai terlihat. Pada tanggal 21 November 2018, KPK telah merilis survei penilaian integritas tahun 2017. Dalam survei tersebut, Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini diwakili Bea Cukai, berhasil menduduki peringkat 3 terbaik. Namun hal tersebut hendaknya tidak membuat kita berbangga diri. Bea Cukai harus terus memperbaiki diri.
Kegiatan terkini upaya penguatan integritas dapat dilihat dalam bentuk Jambore Pembinaan Mental Nasional yang dilaksanakan di Cibubur bulan November lalu. Dengan Bintalnas ini, diharapkan akan terbentuk insan Bea Cukai yang berintegritas dan professional.
“Melalui Peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018 ini saya ingin mengajak Anda semua untuk lebih mencintai institusi ini dengan cara menjaga integritas, profesional dalam bekerja, bersinergi dalam tugas, melayani sepenuh hati dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan,” pungkas Menkeu.
(akr)
Lihat Juga :
