Sri Mulyani: Geoportal Satu Peta Bikin Makin Pede Bangun Infrastruktur
Selasa, 11 Desember 2018 - 11:36 WIB
Sri Mulyani: Geoportal Satu Peta Bikin Makin Pede Bangun Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, bahwa dengan adanya Geoportal Kebijakan Satu Peta membuat Indonesia semakin percaya diri (alias pede) dalam membangun proyek infrastruktur. Pasalnya, sebelumnya terdapat perbedaan serta tumpang tndih data yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia
"Kalau di data sekarang ini, kita malu kalau tidak ada kebijakan satu peta. Harus ada satu standar, satu referensi baru karena sebelumnya Kementerian punya sendiri-sendiri dan enggak ada ketemu satu referensi. Dengan satu Geoportal, ada kejelasan dan konsistensi membangun negara ini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (11/12/2018).(Baca Juga: Jokowi Akui Masalah Lahan Menghambat Pembangunan Infrastruktur )
Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dengan tujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta sendiri sebenarnya telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Lebih lanjut, terang Sri Mulyani bahwa kebijakan geoportal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, perijinan satu peta ini memudahkan pemerintah dalam membangun infrastruktur
"Kenapa baru diselesaikan satu peta ini karena ada kekhawatiran. Kini dengan adanya Geoportal Satu Peta tidak ada lagi izin operasional, sudah ketahuan semuanya dan tidak akan nambah masalah lagi, dan kita sudah berkomitmen meningkatkan kinerja," katanya.(Baca Juga: Fondasi Bangun Ekonomi, Jokowi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta )
Sebagai informasi,Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dalam acara ini juga ada juga menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan Pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta.
Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/ Kota.
"Kalau di data sekarang ini, kita malu kalau tidak ada kebijakan satu peta. Harus ada satu standar, satu referensi baru karena sebelumnya Kementerian punya sendiri-sendiri dan enggak ada ketemu satu referensi. Dengan satu Geoportal, ada kejelasan dan konsistensi membangun negara ini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (11/12/2018).(Baca Juga: Jokowi Akui Masalah Lahan Menghambat Pembangunan Infrastruktur )
Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dengan tujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta sendiri sebenarnya telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Lebih lanjut, terang Sri Mulyani bahwa kebijakan geoportal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, perijinan satu peta ini memudahkan pemerintah dalam membangun infrastruktur
"Kenapa baru diselesaikan satu peta ini karena ada kekhawatiran. Kini dengan adanya Geoportal Satu Peta tidak ada lagi izin operasional, sudah ketahuan semuanya dan tidak akan nambah masalah lagi, dan kita sudah berkomitmen meningkatkan kinerja," katanya.(Baca Juga: Fondasi Bangun Ekonomi, Jokowi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta )
Sebagai informasi,Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dalam acara ini juga ada juga menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan Pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta.
Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/ Kota.
(akr)
Lihat Juga :
