Ekonom: Pembiayaan Infrastruktur di Era Jokowi Tak Hanya dari Utang
Kamis, 13 Desember 2018 - 04:01 WIB
Ekonom: Pembiayaan Infrastruktur di Era Jokowi Tak Hanya dari Utang
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan membantah anggapan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tergantung dari utang.
Pemerintah saat ini, kata dia, memliki sumber pembiayaan infrastruktur yang beragam, di antaranya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau ada yang bilang (semua) pembangunan dari utang, itu enggak benar. Pembiayaan untuk bangun infrastruktur itu macam-macam, jadi kalau dibilang cuma dari utang, sebenarnya enggak fair," tegas Fajar di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Dia menjelaskan, sumber pembiayaan infrastruktur berasal dari dari APBN, APBD, hibah, pasar modal, bilateral dan multilateral bank, environmental fund, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPBU), Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pinjaman komersial hingga pinjaman pemerintah.
"Kita sudah catat kebanyakan pembangunan itu dananya dari APBN dan APBD, lalu ada kerja sama (dengan swasta), ada pula hibah," tuturnya.
Fajar menjelaskan indikasi sumber pembiayaan dari APBN dan APBD yaitu sekitar 52%, pinjaman obligasi 20%, BUMN 6% dan off balance sheet. Hal itu dikarenakan banyaknya infrastruktur yang dibangun. "Jadi pembangunan yang kita lakukan memang sudah sesuai dengan perencanaan," tegasnya.
Pemerintah saat ini, kata dia, memliki sumber pembiayaan infrastruktur yang beragam, di antaranya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau ada yang bilang (semua) pembangunan dari utang, itu enggak benar. Pembiayaan untuk bangun infrastruktur itu macam-macam, jadi kalau dibilang cuma dari utang, sebenarnya enggak fair," tegas Fajar di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Dia menjelaskan, sumber pembiayaan infrastruktur berasal dari dari APBN, APBD, hibah, pasar modal, bilateral dan multilateral bank, environmental fund, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPBU), Sarana Multi Infrastruktur (SMI), pinjaman komersial hingga pinjaman pemerintah.
"Kita sudah catat kebanyakan pembangunan itu dananya dari APBN dan APBD, lalu ada kerja sama (dengan swasta), ada pula hibah," tuturnya.
Fajar menjelaskan indikasi sumber pembiayaan dari APBN dan APBD yaitu sekitar 52%, pinjaman obligasi 20%, BUMN 6% dan off balance sheet. Hal itu dikarenakan banyaknya infrastruktur yang dibangun. "Jadi pembangunan yang kita lakukan memang sudah sesuai dengan perencanaan," tegasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
