Utang BUMN Disebut Capai Rp5.000 Triliun, Ini Jawaban Menteri Rini
Jum'at, 14 Desember 2018 - 11:16 WIB
Utang BUMN Disebut Capai Rp5.000 Triliun, Ini Jawaban Menteri Rini
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah bahwa utang BUMN mencapai Rp5.000 triliun. Menurutnya utang perusahaan pelat merah masih sebatas wajar dan hanya sekitar Rp1.980 Triliun.
"Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun, dan ini masih sebatas wajar," ujar Menteri Rini di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Dia menambahkan, angka Rp 5.000 triliun itu berdasarkan aktivitas perbankan. Hal ini menurut Menteri Rini merupakan itu sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain, sementara perbankan memang melakukan simpan-pinjam.
"Nah untuk perbankan sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp 3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan, Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam," paparnya.
Menurutnya, utang BUMN ini semata untuk korporasi demi kepentingan pembangunan. Agar perusahaan plat merah ini lebih produktif dan nanti pengembaliannya tidak akan ada masalah.
"Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggung jawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNPB)," tandasnya.
"Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun, dan ini masih sebatas wajar," ujar Menteri Rini di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Dia menambahkan, angka Rp 5.000 triliun itu berdasarkan aktivitas perbankan. Hal ini menurut Menteri Rini merupakan itu sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain, sementara perbankan memang melakukan simpan-pinjam.
"Nah untuk perbankan sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp 3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan, Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam," paparnya.
Menurutnya, utang BUMN ini semata untuk korporasi demi kepentingan pembangunan. Agar perusahaan plat merah ini lebih produktif dan nanti pengembaliannya tidak akan ada masalah.
"Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggung jawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNPB)," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
