Tim Menteri Erick Sebut Utang BUMN Rp2.000 Triliun Masih Sehat

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat total utang pendanaan perseroan negara hingga 2020 mencapai Rp2.000 triliun. Sumbernya berasal dari surat utang dan instrumen lainnya.

Sementara ekuitas BUMN tercatat Rp2.500 triliun. Dengan begitu, debt to equity ratio (DER) atau rasio utang perusahaan berada di posisi 0,8% atau di bawah 1,5%. Sementara, struktur utang perusahaan bisa dinyatakan sehat jika posisinya berada di bawah 1,5%.

Baca juga:Jreng! China Tangkap Ribuan Pelaku Pencucian Uang Berkedok Kripto

"Jadi DER-nya di bawah 1,5 baru dikatakan sehat, jadi ini masih 0,8%. Jadi masih sekitar setengahnya dari yang dibatasi utang BUMN," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Arya menyebut, belakangan banyak pemberitaan mengenai utang perseroan pelat merah. Namun, narasi pemberitaan tersebut menggabungkan utang pendanaan dan nonpendanaan BUMN. Padahal, komposisi utang yang dimiliki perusahaan menyangkut pinjaman dan tabungan masyarakat di Bank Himbara.

"Selama ini orang menggabungkan utang pendanaan yang ada bunga dan sebagainya dan utang non-pendanaan. Utang pendanaan kita itu sekitar Rp2.000 triliun, itu apakah surat utang yang punya bunga dan sebagainya. Kemudian kita punya utang non-pendanaan, ini yang kadang-kadang digabungkan, misalnya orang menyimpan uang di bank, nah ini otomatis menjadi utang perbankan," tutur dia.

Tren utang BUMN memang tercatat meningkat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan statistik utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI), pinjaman asing BUMN per Januari 2021 mencapai USD57,47 miliar atau setara Rp809 triliun mengacu kurs Rp 14.400 per dolar AS. Nilai itu setara dengan 28% dari total ULN swasta.

Baca juga:Punya Rp100 Juta Bisa Bawa Pulang SUV Ganteng, Ini Pilihannya...

Sedangkan, catatan Kementerian BUMN, total utang perusahaan negara hingga kuartal ketiga 2020 mencapai 1.682 triliun, naik Rp289 triliun dibandingkan posisi akhir 2019. Tingginya utang BUMN karena dampak penugasan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) .