Infrastruktur dan Kebijakan Satu Harga Jadi Nilai Lebih Pemerintah
Kamis, 20 Desember 2018 - 22:37 WIB
Infrastruktur dan Kebijakan Satu Harga Jadi Nilai Lebih Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur dan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga dinilai menjadi salah satu capaian positif dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertema "Refleksi 4 Tahun Pembangunan Pemerintah Jokowi-JK" yang diprakarsai Forum Mahasiswa Pemuda Pengawal NKRI Cikini, Jakarta, Kamis (20/12/2018). Hadir sebagai pembicara, Agus Eko Nugroho dari Pusat Penelitian Ekonomi Pembangunan LIPI, Ganjar Razuni akademisi dari Universitas Nasional Jakarta, dan Syahroni Rofi'i dari UIN Syarif Hidayatulloh.
Kebijakan satu harga konsumen di Papua dan Jawa serta wilayah lainnya merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Indonesia saat ini. "Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi rakyat, mampu meningkatkan nilai tambahan produk pertanian, dan perkebunan serta ekonomi kreatif,” kata Syahroni Safi'I dalam diskusi tersebut.
Agus Eko Nugroho mengatakan, data yang diolah oleh LIPI terkait capaian kinerja pemerintah saat ini cukup menjanjikan. Pembangunan inftrastruktur dianggap sebagai pondasi dalam pencapaian pembangunan ekonomi, dimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini harus dibangun dari sektor infrastruktur.
"Ini menjadi keharusan bagi suatu negara di dunia, khususnya di Indonesia. Ukuran pembangunan ekonomi global adalah akumulasi kapital, sosial kapital, human capital, dan ekologi capital," tuturnya.
Hal senada disampaikan Ganjar Razuni, akademisi dari Unas. Dia menilai refleksi 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK mencatat berbagai keberhasilan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diberbagai wilayah Indonesia.
"Citra positif dibangun melalui pemimpin dengan kepercayaan penuh, dimana Bung Karno selalu menjadikan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik sebagai pusat perhatian. Berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam bidang sosial dan budaya untuk membentuk karakter dan moral bangsa," katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur, dia pun setuju, apa yang dilakukan oleh Jokowi-JK sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa. "Pembangunan lain yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu pembangunan di bidang ketahanan dan keamanan, kesehatan, dan pendidikan," tandasnya.
Sementara itu, Syaroni Rofi'i mengutarakan, pendekatan pembangunan harus dilakukan dan beriorientasi pada stabilitas pembangunan itu sendiri. Instrumen politik turut membangun hal ini.
Pada pemerintahan saat ini, sambung dia, usaha yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian sudah sangat masif. Yakni, melalui pembangunan infrastruktur darat, udara, dan laut dalam mempercepat sistem perekonomian.
Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertema "Refleksi 4 Tahun Pembangunan Pemerintah Jokowi-JK" yang diprakarsai Forum Mahasiswa Pemuda Pengawal NKRI Cikini, Jakarta, Kamis (20/12/2018). Hadir sebagai pembicara, Agus Eko Nugroho dari Pusat Penelitian Ekonomi Pembangunan LIPI, Ganjar Razuni akademisi dari Universitas Nasional Jakarta, dan Syahroni Rofi'i dari UIN Syarif Hidayatulloh.
Kebijakan satu harga konsumen di Papua dan Jawa serta wilayah lainnya merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Indonesia saat ini. "Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi rakyat, mampu meningkatkan nilai tambahan produk pertanian, dan perkebunan serta ekonomi kreatif,” kata Syahroni Safi'I dalam diskusi tersebut.
Agus Eko Nugroho mengatakan, data yang diolah oleh LIPI terkait capaian kinerja pemerintah saat ini cukup menjanjikan. Pembangunan inftrastruktur dianggap sebagai pondasi dalam pencapaian pembangunan ekonomi, dimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini harus dibangun dari sektor infrastruktur.
"Ini menjadi keharusan bagi suatu negara di dunia, khususnya di Indonesia. Ukuran pembangunan ekonomi global adalah akumulasi kapital, sosial kapital, human capital, dan ekologi capital," tuturnya.
Hal senada disampaikan Ganjar Razuni, akademisi dari Unas. Dia menilai refleksi 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK mencatat berbagai keberhasilan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diberbagai wilayah Indonesia.
"Citra positif dibangun melalui pemimpin dengan kepercayaan penuh, dimana Bung Karno selalu menjadikan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik sebagai pusat perhatian. Berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam bidang sosial dan budaya untuk membentuk karakter dan moral bangsa," katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur, dia pun setuju, apa yang dilakukan oleh Jokowi-JK sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa. "Pembangunan lain yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu pembangunan di bidang ketahanan dan keamanan, kesehatan, dan pendidikan," tandasnya.
Sementara itu, Syaroni Rofi'i mengutarakan, pendekatan pembangunan harus dilakukan dan beriorientasi pada stabilitas pembangunan itu sendiri. Instrumen politik turut membangun hal ini.
Pada pemerintahan saat ini, sambung dia, usaha yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian sudah sangat masif. Yakni, melalui pembangunan infrastruktur darat, udara, dan laut dalam mempercepat sistem perekonomian.
(ven)
Lihat Juga :
