Menkeu Akan Fokuskan Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana Alam
Rabu, 26 Desember 2018 - 11:22 WIB
Menkeu Akan Fokuskan Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana Alam
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat prioritas penting dalam pembangunan ekonomi di tahun 2019. Salah satunya memperbaiki pembangunan yang terkena dampak bencana alam.
Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sering mengalami dampak bencana alam. Sebagai contoh, Gempa Lombok, Palu dan baru-baru ini tsunami di Selat Sunda yang berdampak pada wilayah Banten dan Lampung.
"Akan ada pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam," ujar Menkeu Seperti dikutip dari APBN Kita, Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Nantinya anggaran untuk menanggulangi dampak bencana alam ini berupa anggaran yang memang sudah disiapkan oleh pemerinta melalui Dana Alokasi Khusus. "Kita memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sering mengalami dampak bencana alam. Sebagai contoh, Gempa Lombok, Palu dan baru-baru ini tsunami di Selat Sunda yang berdampak pada wilayah Banten dan Lampung.
"Akan ada pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam," ujar Menkeu Seperti dikutip dari APBN Kita, Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Nantinya anggaran untuk menanggulangi dampak bencana alam ini berupa anggaran yang memang sudah disiapkan oleh pemerinta melalui Dana Alokasi Khusus. "Kita memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema Availibility Payment.
(fjo)
Lihat Juga :
