Tahun Depan, Sri Mulyani Fokuskan Penguatan Transaksi Berjalan
Senin, 31 Desember 2018 - 11:10 WIB
Tahun Depan, Sri Mulyani Fokuskan Penguatan Transaksi Berjalan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengantisipasi risiko-risiko yang ada dan memperkuat fundamental ekonomi guna menopang kondisi perekonomian nasional di tahun 2019. Salah satunya, penguatan posisi Transaksi Berjalan tetap akan memperoleh perhatian yang besar di tahun depan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bakal terus berkoordinasi dengan stakeholder dan Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan defisit transaksi berjalan. "Koordinasi akan terus diperkuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menekan impor guna mengendalikan defisit transaksi berjalan berada di bawah 3% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani seperti dikutip APBN Kita di Jakarta, Senin (30/12/2018).
Lebih lanjut, terang dia struktural sektor riil juga tetap diperlukan untuk meningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang memuat antara lain revisi Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan," terang dia.
Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan melalui kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) bakal mengendalikan defisit transaksi berjalan. "Insentif perpajakan yang diberikan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valas," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bakal terus berkoordinasi dengan stakeholder dan Bank Indonesia untuk bisa mengendalikan defisit transaksi berjalan. "Koordinasi akan terus diperkuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menekan impor guna mengendalikan defisit transaksi berjalan berada di bawah 3% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani seperti dikutip APBN Kita di Jakarta, Senin (30/12/2018).
Lebih lanjut, terang dia struktural sektor riil juga tetap diperlukan untuk meningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang memuat antara lain revisi Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan," terang dia.
Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan melalui kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) bakal mengendalikan defisit transaksi berjalan. "Insentif perpajakan yang diberikan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valas," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
