Ingin Capai Target Wisman, Pemerintah Harus Libatkan Industri

JAKARTA - Ketua umum DPP Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Asnawi Bahar, mengatakan tahun 2019 harus dijadikan masa konsolidasi antara Kementerian Pariwisata dan pelaku industri. Hal ini demi mencapai target 20 juta wisatawan asing yang dicanangkan pemerintah. Namun faktanya selama ini, menurutnya, pemerintah belum melibatkan pelaku industri dalam membuat kebijakan dan hasilnya tidak mencapai target.

"Pelaku tentu lebih paham kondisi lapangan, misalnya siapa pihak yang sesuai untuk dijadikan mitra di luar negeri. Kami bisa cek track record mitra di luar negeri untuk diajak bekerjasama. Tapi kami tidak pernah dilibatkan secara total dan hanya jadi penonton saja," ujar Asnawi di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Saat ini yang dibutuhkan pariwisata nasional adalah marketing yang lebih baik dengan pengelolaan yang profesional. Masih banyak pelaku pariwisata yang tidak memiliki sertifikasi sehingga kualitas layanannya sering mengecewakan. Namun harus dilakukan bertahap karena lapangan pekerjaan juga sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

Selain itu, juga dibutuhkan perencanaan yang matang dengan sinergitas kuat antara pemerintah dengan industri seperti yang dilakukan negara tetangga. Pemerintah juga harus lebih membuka diri pada industri dengan membentuk badan seperti Malaysia Tourism Board.

"Negara seperti Singapura dan Thailand juga punya semua tapi kita tidak. Badan Promosi Pariwisata Indonesia di tingkat pusat tidak diseriusi tapi menjamur di tingkat daerah. Ini ada yang salah," ujarnya.

Sementara, Anggota DPR Wiryanti Sukamdani juga melihat industri pariwisata yang paling tumbuh di kawasan adalah Malaysia dan Thailand. Tahun ini, target pemerintah masih di bawah yang diharapkan sekitar 17 juta wisatawan yang masuk. Sementara di tahun ini, ditargetkan akan ada 20 juta wisatawan yang masuk.

Pihaknya sudah meminta kementerian untuk melakukan marketing yang spesifik untuk destinasinya, dalam 10 Bali Baru. "Diharapkan turis dapat langsung tersebar dengan akses bandara. Jangan lagi menumpuk di Bali. Akses bandara sudah lebih baik di berbagai kota," ujar Wiryanti, Rabu (2/1/2019).

Dia juga meminta harus ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah harus jadi fasilitator pelaku lintas sektoral di pariwisata seperti maskapai penerbangan atau hotel. Tugasnya pemerintah sudah seharusnya mengikuti kebutuhan industri dan diperkuat supaya target tercapai.

"Pemerintah seharusnya mendukung kebutuhan industri yang punya rencana pengembangan bisnisnya masing-masing. Memang perannya memperkuat industri," ujarnya.

Wiryanti juga mengingatkan strategi komunikasi pemerintah harus kuat dalam menyampaikan pesan. Misalnya di Prancis, di saat ada peristiwa demonstrasi dengan menggunakan rompi Kuning, tapi ada pesan yang jelas dari pemerintah sehingga akhirnya turis tidak khawatir untuk datang.

"Sementara di Indonesia bencana tsunami di Selat Sunda bikin orang asing berpikir itu terjadi di Jakarta. Ada strategi komunikasi yang lemah oleh pemerintah," tambahnya.