BPH Migas Ajukan Anggaran Rp160 Miliar di 2019
BPH Migas Ajukan Anggaran Rp160 Miliar di 2019
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengajukan anggaran untuk tahun ini sebesar Rp160 miliar. Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk membangun kantor cabang di setiap daerah di Indonesia.
"Anggaran kita dari APBN dan tiap tahun BPH Migas ajukan anggaran ke Kementerian ESDM. Lalu dibahas di DPR berapa yang disetujui, tahun lalu Rp160 miliar, tahun ini kurang lebih sama," ujar Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut Fajar, capaian BPH Migas tahun lalu melebihi target yakni sumbangan ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,35 triliun. Dibandingkan kontribusi tersebut, anggaran yang akan diajukan BPH Migas sebesar Rp160 miliar dinilainya sangat kecil.
"Kecil dibanding PNBP kita yang didapat Rp1,35 triliun, Rp160 miliar kan kita tidak ada yang signifikan, dibiayai rutin saja belanja pegawai dan sebagainya," katanya.
Fajar menambahkan, BPH Migas dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga bekerja sama dengan instansi lain.
"Tidak hanya BPH, juga Kepolisian, BIN. Sudah mulai kita tandatangani MoU dengan Kepolisian sebagai pengawasan bersama dengan Bareskrim," pungkasnya.
"Anggaran kita dari APBN dan tiap tahun BPH Migas ajukan anggaran ke Kementerian ESDM. Lalu dibahas di DPR berapa yang disetujui, tahun lalu Rp160 miliar, tahun ini kurang lebih sama," ujar Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut Fajar, capaian BPH Migas tahun lalu melebihi target yakni sumbangan ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,35 triliun. Dibandingkan kontribusi tersebut, anggaran yang akan diajukan BPH Migas sebesar Rp160 miliar dinilainya sangat kecil.
"Kecil dibanding PNBP kita yang didapat Rp1,35 triliun, Rp160 miliar kan kita tidak ada yang signifikan, dibiayai rutin saja belanja pegawai dan sebagainya," katanya.
Fajar menambahkan, BPH Migas dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga bekerja sama dengan instansi lain.
"Tidak hanya BPH, juga Kepolisian, BIN. Sudah mulai kita tandatangani MoU dengan Kepolisian sebagai pengawasan bersama dengan Bareskrim," pungkasnya.
(fjo)
Explore More