Tiket Pesawat Mahal, Harga Avtur Harus Kompetitif
Tiket Pesawat Mahal, Harga Avtur Harus Kompetitif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendesak agar harga avtur lebih kompetitif. Mahalnya harga avtur dituding sebagai penyebab mahalnya harga jasa transportasi udara.
Pihaknya meminta supaya harga avtur PT Pertamina (Persero) lebih murah dibandingkan negara lain. Menurut dia, jika dibandingkan dengan negara lain, harga avtur di Indonesia masih tergolong mahal.
Hal itu disebabkan tingginya komponen pajak avtur. Karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan pajak supaya harganya kompetitif. ”Harga avtur harus bisa lebih kompetitif. Kalau mau dikurangi, yang dikurangi ialah kebijakan pajaknya. Sedangkan untuk komponen lain harusbisakompetitif,” ujarJonan di Jakarta, kemarin.
Mantan Menteri Perhubungan tak memungkiri jika harga bahan bakar pesawat terbang ini berbeda-beda di setiap daerah. Pasalnya, penentuan mekanisme harga avtur di setiap daerah berbeda disesuaikan dengan biaya distribusi.
Namun, pihaknya meminta kota-kota besar dengan jangkauan distribusi yang mudah harus dibedakan dengan tujuan wilayah dengan jangkauan distribusi yang sulit. ”Di daerah, seperti Merauke dan Tarakan, mungkin bisa ditambahkan komponen harga. Namun di Makassar, Surabaya, dan Bali, harganya harus kompetitif,” kata dia.
Jonan pun meminta kepada wakil menterinya Arcandra Tahar mengecek kondisi itu. ”Ini saya meminta kepada Pak Wakil Menteri ESDM untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.
Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, penentuan harga jual avtur pada maskapai penerbangan reguler telah melalui kesepakatan bersama kontrak jangka panjang.
Sedangkan untuk penentuan maskapai nonreguler harga avtur disesuaikan dengan harga pembelian langsung. ”Sehingga kita harus cermat jika membandingkan harga avtur di satu bandara dengan bandara lain. Kondisinya bisa jadi berbeda dan tidak setara untuk dibandingkan,” ujarnya.
Adapun harga bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur mengacu pada Mean of Pleats Singapore (MOPS) aehingga harga jualnya disesuakan dengan fluktuasi harga minyak dunia.
Tak berhenti di situ, harga avtur juga mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), rantai pasokan, ongkos distribusi, dan lainnya. ”Jadi, harga mengacu pada MOPS. Ketika harga minyak dunia turun, harga avtur juga menyesuaikan sehingga pada prinsipnya kami yakin, harga kami kompetitif,” kata dia.
Efisiensi Impor
Di sisi lain, Kementerian ESDM terus mendorong efisiensi terhadap impor BBM melalui program Mandatory Biodiesel 20% (B20).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, selama empat bulan setelah kebijakan B20 diterapkan pada September 2018 mampu menghemat impor BBM mencapai USD 937,84 juta atau setara kurang lebih Rp13,23 triliun.
”Dalam empat bulan kebijakan masif B20 untuk berbagai sektor mampu menghematsebesarUSD937,84 juta,” kata dia. Untuk terus melakukan efisien impor BBM, pemerintah berupaya meningkatkan konversi BBM ke elpiji.
Sepanjang 2018, total penyalur elpiji bersubsidi sebesar 6,55 juta metrik ton. Sedangkan untuk elpijinonsubsidimencapai0,99 juta metrik ton. ”Penghematan dari konversi ini mencapai Rp29,31 triliun,” kata dia.
Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, realisasi penyaluran BBM sepanjang 2018 mencapai 67,35 juta kiloliter. Rinciannya, volume BBM bersubsidi di antaranya solar, kerosene, dan premium mencapai 16,12 juta kl. Sedangkan untuk BBM nonsubsidi mencapai sebesar 51,23 juta kl. BBM tersebut telah disalurkan di 6.905 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar nelayan dan AKR Corporindo. (Nanang Wijayanto)
Pihaknya meminta supaya harga avtur PT Pertamina (Persero) lebih murah dibandingkan negara lain. Menurut dia, jika dibandingkan dengan negara lain, harga avtur di Indonesia masih tergolong mahal.
Hal itu disebabkan tingginya komponen pajak avtur. Karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan pajak supaya harganya kompetitif. ”Harga avtur harus bisa lebih kompetitif. Kalau mau dikurangi, yang dikurangi ialah kebijakan pajaknya. Sedangkan untuk komponen lain harusbisakompetitif,” ujarJonan di Jakarta, kemarin.
Mantan Menteri Perhubungan tak memungkiri jika harga bahan bakar pesawat terbang ini berbeda-beda di setiap daerah. Pasalnya, penentuan mekanisme harga avtur di setiap daerah berbeda disesuaikan dengan biaya distribusi.
Namun, pihaknya meminta kota-kota besar dengan jangkauan distribusi yang mudah harus dibedakan dengan tujuan wilayah dengan jangkauan distribusi yang sulit. ”Di daerah, seperti Merauke dan Tarakan, mungkin bisa ditambahkan komponen harga. Namun di Makassar, Surabaya, dan Bali, harganya harus kompetitif,” kata dia.
Jonan pun meminta kepada wakil menterinya Arcandra Tahar mengecek kondisi itu. ”Ini saya meminta kepada Pak Wakil Menteri ESDM untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.
Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, penentuan harga jual avtur pada maskapai penerbangan reguler telah melalui kesepakatan bersama kontrak jangka panjang.
Sedangkan untuk penentuan maskapai nonreguler harga avtur disesuaikan dengan harga pembelian langsung. ”Sehingga kita harus cermat jika membandingkan harga avtur di satu bandara dengan bandara lain. Kondisinya bisa jadi berbeda dan tidak setara untuk dibandingkan,” ujarnya.
Adapun harga bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur mengacu pada Mean of Pleats Singapore (MOPS) aehingga harga jualnya disesuakan dengan fluktuasi harga minyak dunia.
Tak berhenti di situ, harga avtur juga mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), rantai pasokan, ongkos distribusi, dan lainnya. ”Jadi, harga mengacu pada MOPS. Ketika harga minyak dunia turun, harga avtur juga menyesuaikan sehingga pada prinsipnya kami yakin, harga kami kompetitif,” kata dia.
Efisiensi Impor
Di sisi lain, Kementerian ESDM terus mendorong efisiensi terhadap impor BBM melalui program Mandatory Biodiesel 20% (B20).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, selama empat bulan setelah kebijakan B20 diterapkan pada September 2018 mampu menghemat impor BBM mencapai USD 937,84 juta atau setara kurang lebih Rp13,23 triliun.
”Dalam empat bulan kebijakan masif B20 untuk berbagai sektor mampu menghematsebesarUSD937,84 juta,” kata dia. Untuk terus melakukan efisien impor BBM, pemerintah berupaya meningkatkan konversi BBM ke elpiji.
Sepanjang 2018, total penyalur elpiji bersubsidi sebesar 6,55 juta metrik ton. Sedangkan untuk elpijinonsubsidimencapai0,99 juta metrik ton. ”Penghematan dari konversi ini mencapai Rp29,31 triliun,” kata dia.
Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, realisasi penyaluran BBM sepanjang 2018 mencapai 67,35 juta kiloliter. Rinciannya, volume BBM bersubsidi di antaranya solar, kerosene, dan premium mencapai 16,12 juta kl. Sedangkan untuk BBM nonsubsidi mencapai sebesar 51,23 juta kl. BBM tersebut telah disalurkan di 6.905 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar nelayan dan AKR Corporindo. (Nanang Wijayanto)
(nfl)
Explore More