Pemerintah Petakan 6 Fokus Kegiatan Keuangan Inklusif 2019
Senin, 21 Januari 2019 - 23:40 WIB
Pemerintah Petakan 6 Fokus Kegiatan Keuangan Inklusif 2019
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan 6 fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk tahun 2019, yakni peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi dalam layanan agen bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif.
"Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekadar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam rilis yang diterima SINDOnews, Senin (21/1/2019).
Menurut Darmin, secara fundamental Indonesia memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan. Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia.
"Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan," jelasnya.
Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan saving yang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.
Menurut Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.
"Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekadar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam rilis yang diterima SINDOnews, Senin (21/1/2019).
Menurut Darmin, secara fundamental Indonesia memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan. Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia.
"Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan," jelasnya.
Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan saving yang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.
Menurut Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.
(ven)
Lihat Juga :
