Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan Diprioritaskan

JAKARTA - Pemerintah tahun ini akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud antara lain pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan program padat karya tunai.

”Selain infrastruktur yang besar-besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta kemarin.

Menteri PUPR menjelaskan, dalam empat tahun pihaknya telah membangun 164 jembatan gantung. Tahun ini ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung. ”Kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan- jembatan Indiana Jones atau lawas,” katanya.

Sementara itu, program padat karya tunai di Kementerian PUPR salah satunya berupa pembangunan rumah swadaya, rumah susun, dan rumah tapak untuk MBR. Penyediaan perumahan MBR dilakukan Kementerian PUPR melalui program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), dan rumah swadaya.

Untuk tahun 2019, pembangunan rusun ditargetkan sejumlah 137 menara atau 6.873 unit, sehingga total 865 menara atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan pada 2019 sejumlah 2.130 unit.

Kementerian PUPR juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Tahun 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total hingga 2019 akan mencapai 702.665 unit.

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya tahun ini juga akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek berganda atau multiplier effecttinggi. ”Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya,” katanya.

Pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata.

Menurut Menteri Basuki, ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama empat tahun (2015–2018) dan rencana 2019.

Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015–2018 pemerintah telah membangun 56 bendungan, yang mana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Pada 2019 akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun sejak 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan.

Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami. Tahun 2019 akan ditambah 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total 1.053 embung. Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan nontol.

Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan demikian, anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil. Hingga 2014, panjang jalan tol di Indonesia adalah 780 km. Dalam empat tahun (2015–2018), panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 km dan ditargetkan ada tambahan 895 km jalan tol dioperasikan pada 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 km.

Adapun sejak 2015–2018, pemerintah telah membangun 3.432 km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Pada 2019 akan dibangun tambahan 409 km jalan baru, sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 km.

Jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga 2014 sepanjang 2.590 km. ”Pada 4 tahun terakhir, kita berhasil menyambungkan semua 945 km, sehingga pada 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya. Seperti ruas Wamena– Nduga yang ada insiden kemarin, semua sudah tembus kecuali jembatannya,” ujar Menteri PUPR.

Program Satu Juta Rumah
Kementerian PUPR menyatakan per 31 Desember 2018 mencatat program Satu Juta Rumah (PSR) mencapai 1.132.621 unit atau melebihi target. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni pada 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 sebanyak 904.758 unit.

Secara keseluruhan, mulai 2015 sampai dengan 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. ”Pada tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya jumlah pembangunan rumah di Indonesia dapat menembus satu juta unit rumah, persisnya 1.132, 621 unit rumah,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Anggota Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, pembangunan infrastruktur ke depan harus tetap menjadi prioritas. Meski begitu, pembangunannya harus lebih fokus pada infrastruktur berbasis masyarakat kecil.

Dia menilai selama ini pemerintah banyak fokus pada pembangunan infrastruktur yang besar seperti jalan tol, bandara, maupun pelabuhan. ”Sedangkan yang kecil-kecil kita harap jangan dilupakan. Justru porsinya juga harus diperbesar,” ujarnya kepada KORAN SINDOdi Jakarta kemarin.

Menurut dia, Kementerian PUPR adalah kementerian yang ditugasi membangun fasilitas infrastruktur berupa jalan, jembatan, bendungan, serta fasilitas umum lainnya kepada masyarakat. Dengan fokus kepada infrastruktur berbasis masyarakat diharapkan juga bisa mendorong perekonomian masyarakat kecil di daerah.

”Salah satunya membangun jalan nasional sebagai akses transportasi dan denyut nadi perekonomian masyarakat kecil. Saya ambil contoh di Papua, itu sangat tepat sekali karena akses logistik berupa sumber alam bisa diangkut ke kota atau daerah lain yang membutuhkan,” ungkapnya.

Pemerintah juga jangan hanya fokus pada infrastruktur rakyat dalam rangka mendorong akses perekonomian. Namun, lebih dari itu, masyarakat juga memerlukan infrastruktur lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan hajat sehari-hari. ”Misalnya bangun rumah sederhana untuk masyarakat kurang mampu, bangun fasilitas air bersih serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK),” pungkas dia.
(Ichsan Amin/Ant)