Ekspor Baja Nirkarat Naik Nyaris Tiga Kali Lipat
Senin, 28 Januari 2019 - 12:54 WIB
Ekspor Baja Nirkarat Naik Nyaris Tiga Kali Lipat
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, terjadi peningkatan ekspor produk baja dari Indonesia terutama produk baja nirkarat (stainless steel) slab serta stainless steel HRC (hot rolled coil). Ekspor baja nirkarat slab tercatat tumbuh dari 302.919 ton pada tahun 2017 menjadi 459.502 ton selama Januari-September 2018 dan stainless steel HRC melonjak dari 324.108 ton menjadi 877.990 ton atau 2,7 kali lipat pada periode yang sama.
"Lonjakan ekspor yang paling mencolok hampir tiga kali lipat adalah stainless steel HRC. Kemudian stainless steel slab hampir dua kali lipat," ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Dia meyakini, ekspor baja dari Indonesia akan terus meningkat karena pabrik baja stainless steel di kawasan industri Morowali masih memiliki ruang ekspansi. "Di Morowali, total kapasitas produksi smelter nickel pig iron sebesar 2 juta ton per tahun dan 3,5 juta ton stainless steel per tahun, dengan nilai ekspor mencapai USD2 miliar pada tahun 2017 dan naik menjadi USD3,5 miliar di 2018," ujarnya.
Kemenperin menargetkan, kawasan tersebut mampu menghasilkan 4 juta ton baja nirkarat per tahun serta memiliki pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun. Apabila produksi stainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.
Harjanto menambahkan, peluang ekspor produk baja Indonesia semakin membesar seiring dengan terbukanya pasar terutama di China, Asia Tenggara, dan negara-negara yang membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia.
Selain itu, dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, diharapkan dapat menekan impor besi dan baja, terutama produk baja karbon, serta peningkatan ekspor stainless steel dan defisit neraca perdagangan di sektor ini diperkirakan bisa semakin mengecil.
Mengenai pemberlakuan Permendag 110 tahun 2018, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto optimistis bahwa industri baja di Indonesia semakin kuat dan mandiri. Selain itu impor bisa dikurangi sehingga bisa memacu ekspor dan memicu terjadinya surplus perdagangan baja.
"Ketersediaan baja impor yang sembarangan masuk ke Indonesia menjadi penyebab utama industri baja mengalami idle. Melalui Permendag tersebut, pemerintah berupaya menertibkan, sehingga utilisasinya dapat ditingkatkan," tuturnya.Permendag baru yang efektif berlaku 20 Januari 2019 tersebut, merupakan pengganti Permendag Nomor 22 Tahun 2018. Menperin mengatakan, pengaturan pengawasan ini utamanya disebabkan terjadinya pengalihan Harmonized System (HS) dari produk baja karbon menjadi alloy steel. "Kebanyakan produk impor adalah baja karbon untuk konstruksi yang seharusnya dikenakan bea masuk 10-15%," ungkapnya.
Tetapi, karena pihak pengimpor menambah lapisan material boron dan chrome, baja karbon tersebut beralih menjadi alloy steel. Produk alloy steel dikenai bea masuk rendah, yaitu nol sampai 5%. Kondisi ini menyebabkan produk impor dijual dengan harga sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan buatan dalam negeri.
Melalui revisi Permendag, Airlangga mengatakan, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pencegahan sejak dini terhadap baja impor yang hendak masuk ke Indonesia. "Kemarin itu kan di post border dan sekarang kembali lagi ke border," jelasnya.
Dalam aturan baru, secara teknis pengawasan impor besi dan baja kembali diubah dari post border inspection menjadi border inspection. Awalnya, semua persyaratan untuk impor baja diperiksa setelah barang masuk pabean atau pusat logistik berikat (PLB). Saat ini, semua persyaratan diperiksa sebelum masuk pabean.
"Lonjakan ekspor yang paling mencolok hampir tiga kali lipat adalah stainless steel HRC. Kemudian stainless steel slab hampir dua kali lipat," ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Dia meyakini, ekspor baja dari Indonesia akan terus meningkat karena pabrik baja stainless steel di kawasan industri Morowali masih memiliki ruang ekspansi. "Di Morowali, total kapasitas produksi smelter nickel pig iron sebesar 2 juta ton per tahun dan 3,5 juta ton stainless steel per tahun, dengan nilai ekspor mencapai USD2 miliar pada tahun 2017 dan naik menjadi USD3,5 miliar di 2018," ujarnya.
Kemenperin menargetkan, kawasan tersebut mampu menghasilkan 4 juta ton baja nirkarat per tahun serta memiliki pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun. Apabila produksi stainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.
Harjanto menambahkan, peluang ekspor produk baja Indonesia semakin membesar seiring dengan terbukanya pasar terutama di China, Asia Tenggara, dan negara-negara yang membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia.
Selain itu, dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, diharapkan dapat menekan impor besi dan baja, terutama produk baja karbon, serta peningkatan ekspor stainless steel dan defisit neraca perdagangan di sektor ini diperkirakan bisa semakin mengecil.
Mengenai pemberlakuan Permendag 110 tahun 2018, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto optimistis bahwa industri baja di Indonesia semakin kuat dan mandiri. Selain itu impor bisa dikurangi sehingga bisa memacu ekspor dan memicu terjadinya surplus perdagangan baja.
"Ketersediaan baja impor yang sembarangan masuk ke Indonesia menjadi penyebab utama industri baja mengalami idle. Melalui Permendag tersebut, pemerintah berupaya menertibkan, sehingga utilisasinya dapat ditingkatkan," tuturnya.Permendag baru yang efektif berlaku 20 Januari 2019 tersebut, merupakan pengganti Permendag Nomor 22 Tahun 2018. Menperin mengatakan, pengaturan pengawasan ini utamanya disebabkan terjadinya pengalihan Harmonized System (HS) dari produk baja karbon menjadi alloy steel. "Kebanyakan produk impor adalah baja karbon untuk konstruksi yang seharusnya dikenakan bea masuk 10-15%," ungkapnya.
Tetapi, karena pihak pengimpor menambah lapisan material boron dan chrome, baja karbon tersebut beralih menjadi alloy steel. Produk alloy steel dikenai bea masuk rendah, yaitu nol sampai 5%. Kondisi ini menyebabkan produk impor dijual dengan harga sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan buatan dalam negeri.
Melalui revisi Permendag, Airlangga mengatakan, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pencegahan sejak dini terhadap baja impor yang hendak masuk ke Indonesia. "Kemarin itu kan di post border dan sekarang kembali lagi ke border," jelasnya.
Dalam aturan baru, secara teknis pengawasan impor besi dan baja kembali diubah dari post border inspection menjadi border inspection. Awalnya, semua persyaratan untuk impor baja diperiksa setelah barang masuk pabean atau pusat logistik berikat (PLB). Saat ini, semua persyaratan diperiksa sebelum masuk pabean.
(fjo)
Lihat Juga :
