Kebutuhan Batu Bara PLN Capai 96 Juta Ton
Kebutuhan Batu Bara PLN Capai 96 Juta Ton
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (persero) memproyeksikan kebutuhan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tahun ini mencapai 96 juta ton atau meningkat 5% dibandingkan tahun lalu sebesar 91,1 juta ton. Peningkatan kebutuhan tersebut disebabkan beroperasinya sejumlah PLTU tahun ini.
“Itu sudah termasuk pembangkit yang baru. Totalnya ada pembangkit dengan kapasitas skala kecil dan tiga PLTU dengan kapasitas besar,” ujar Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, tiga PLTU baru dengan kapasitas besar itu di antaranya PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 megawatt (MW), PLTU Jawa 8 dengan kapasitas 1.000 MW, dan PLTU Lontar dengan kapasitas 350 MW, sehingga total kapasitas mencapai 2.350 MW.
Ketiga PLTU tersebut akan menggunakan batu bara dengan kalori 4.000–4.200. Pihaknya menargetkan ketiga PLTU besar itu akan beroperasi sekitar September–Oktober 2019. “Kenaikan kebutuhan batu bara dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit. Setiap 1.000 MW membutuhkan pasokan sekitar 3,5–4 juta ton batu bara setahun,” kata dia.
Untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN tahun ini, Iwan berharap pemerintah tetap melaksanakan aturan pasokan batu bara untuk dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kewajiban DMO diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 K/30/MEM/2018 dengan persentase DMO minimal 25% untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memasuki masa produksi dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk sektor ketenagalistrikan dipatok sebesar USD70 per ton.
Iwan mengatakan, tetap berlakunya aturan itu akan membantu PLN di tengah fluktuasi harga energi primer di pasaran dan membantu keuangan karena tidak naiknya tarif tenaga listrik. “Kita berharap memang DMO dilanjutkan supaya tarif tetap terjaga. Sebab masih banyak pembangkit menggunakan energi primer. Kalau harga energi primer dan kurs rupiah naik, tentu biaya produksi juga naik,” kata Iwan.
Ia menambahkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019–2028 porsi batu bara juga mengalami peningkatan menjadi 56–58% dibandingkan RUPTL 2018–2027 sebesar 54,4%.
Di sisi lain, Iwan menolak terkait usulan kebijakan DMO diganti dengan mekanisme iuran oleh pengusaha batu bara. Pihaknya menilai mekanisme iuran terkesan PLN meminta sumbangan dari pengusaha batu bara, padahal pemerintah mempunyai hak menentukan terkait pasokan dan harga batu bara.
“Saya melihat begini, kalau iuran seolah-olah penambang batu bara jualan lalu patungan kemudian disumbangkan pada PLN. Padahal pemerintah bisa mengatur terkait pasokan di dalam negeri, harga maksimum dan royalti pajak sehingga kami melihat kebijakan DMO lebih tepat dibandingkan iuran,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia justru mempunyai pandangan berbeda. Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan aturan terkait DMO batu bara karena permintaan domestik secara keseluruhan belum signifikan.
Adapun realisasi serapan batu bara tahun lalu hanya sebesar 21% atau 115,09 juta ton. Karena 91,14 juta ton diserap PLN untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Tak hanya itu, peningkatan demand untuk pasar domestik juga tidak mengalami kenaikan signifikan. “Sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali besaran 25% karena realisasi tahun lalu hanya sekitar 21%. Demand domestik memang meningkat, tapi belum signifikan,” kata dia.
PLN Umumkan Pemenang PLN Video Competition 2018
Setelah melewati tahap penjurian pada 15 Januari lalu, akhirnya terpilih para pemenang PLN Video Competition 2018. Kesepuluh juara berhasil menyisihkan 766 karya video peserta dari seluruh Indonesia dan berhak atas hadiah senilai total Rp140 juta.
Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, antusiasme masyarakat dalam kompetisi ini sangat besar, khususnya dari para generasi milenial. “Kompetisi ini hanya dibuka kurang dari dua bulan, namun ada 776 karya yang masuk. Hal Ini menunjukkan besarnya energi dan minat anak muda terhadap audio visual,” ungkap Made dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
I Made menjelaskan, banyak aspek yang diperhatikan dalam penjurian PLN Video Competition tahun ini. Tidak hanya dari sinematografinya, tapi konten pun sangat diperhatikan PLN. Selain Lucky Pransiska, juri kompetisi ini adalah sutradara Riri Reza dan Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali.
“Menggunakan katalisator para cinematography muda, kami ingin menyampaikan bahwa PLN sudah berubah, bahwa listrik sudah siap, dan pesan ini dapat tersampaikan oleh para kompetitor dengan baik,” kata I Made.
Sejumlah karya pemenang PLN Video Competition 2018 di antaranya Kategori Umum Best of the Best (Langkah Tegas Ranupani), Runner Up ( EUNOIA), 2nd Runner Up ( Listrik Untuk Revolusi Industri 4.0), Favourite (Getah Basah), dan Favourite (Teror Malam). Sementara untuk Kategori Pelajar Best of the Best (Tanpamu), Runner Up (Pijar), 2nd Runner Up (Cobaan), Favourite (Nightmare), dan Favourite (Minyak Tanah). (Nanang Wijayanto)
“Itu sudah termasuk pembangkit yang baru. Totalnya ada pembangkit dengan kapasitas skala kecil dan tiga PLTU dengan kapasitas besar,” ujar Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, tiga PLTU baru dengan kapasitas besar itu di antaranya PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 megawatt (MW), PLTU Jawa 8 dengan kapasitas 1.000 MW, dan PLTU Lontar dengan kapasitas 350 MW, sehingga total kapasitas mencapai 2.350 MW.
Ketiga PLTU tersebut akan menggunakan batu bara dengan kalori 4.000–4.200. Pihaknya menargetkan ketiga PLTU besar itu akan beroperasi sekitar September–Oktober 2019. “Kenaikan kebutuhan batu bara dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit. Setiap 1.000 MW membutuhkan pasokan sekitar 3,5–4 juta ton batu bara setahun,” kata dia.
Untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN tahun ini, Iwan berharap pemerintah tetap melaksanakan aturan pasokan batu bara untuk dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kewajiban DMO diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 K/30/MEM/2018 dengan persentase DMO minimal 25% untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memasuki masa produksi dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk sektor ketenagalistrikan dipatok sebesar USD70 per ton.
Iwan mengatakan, tetap berlakunya aturan itu akan membantu PLN di tengah fluktuasi harga energi primer di pasaran dan membantu keuangan karena tidak naiknya tarif tenaga listrik. “Kita berharap memang DMO dilanjutkan supaya tarif tetap terjaga. Sebab masih banyak pembangkit menggunakan energi primer. Kalau harga energi primer dan kurs rupiah naik, tentu biaya produksi juga naik,” kata Iwan.
Ia menambahkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019–2028 porsi batu bara juga mengalami peningkatan menjadi 56–58% dibandingkan RUPTL 2018–2027 sebesar 54,4%.
Di sisi lain, Iwan menolak terkait usulan kebijakan DMO diganti dengan mekanisme iuran oleh pengusaha batu bara. Pihaknya menilai mekanisme iuran terkesan PLN meminta sumbangan dari pengusaha batu bara, padahal pemerintah mempunyai hak menentukan terkait pasokan dan harga batu bara.
“Saya melihat begini, kalau iuran seolah-olah penambang batu bara jualan lalu patungan kemudian disumbangkan pada PLN. Padahal pemerintah bisa mengatur terkait pasokan di dalam negeri, harga maksimum dan royalti pajak sehingga kami melihat kebijakan DMO lebih tepat dibandingkan iuran,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia justru mempunyai pandangan berbeda. Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan aturan terkait DMO batu bara karena permintaan domestik secara keseluruhan belum signifikan.
Adapun realisasi serapan batu bara tahun lalu hanya sebesar 21% atau 115,09 juta ton. Karena 91,14 juta ton diserap PLN untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Tak hanya itu, peningkatan demand untuk pasar domestik juga tidak mengalami kenaikan signifikan. “Sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali besaran 25% karena realisasi tahun lalu hanya sekitar 21%. Demand domestik memang meningkat, tapi belum signifikan,” kata dia.
PLN Umumkan Pemenang PLN Video Competition 2018
Setelah melewati tahap penjurian pada 15 Januari lalu, akhirnya terpilih para pemenang PLN Video Competition 2018. Kesepuluh juara berhasil menyisihkan 766 karya video peserta dari seluruh Indonesia dan berhak atas hadiah senilai total Rp140 juta.
Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, antusiasme masyarakat dalam kompetisi ini sangat besar, khususnya dari para generasi milenial. “Kompetisi ini hanya dibuka kurang dari dua bulan, namun ada 776 karya yang masuk. Hal Ini menunjukkan besarnya energi dan minat anak muda terhadap audio visual,” ungkap Made dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
I Made menjelaskan, banyak aspek yang diperhatikan dalam penjurian PLN Video Competition tahun ini. Tidak hanya dari sinematografinya, tapi konten pun sangat diperhatikan PLN. Selain Lucky Pransiska, juri kompetisi ini adalah sutradara Riri Reza dan Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali.
“Menggunakan katalisator para cinematography muda, kami ingin menyampaikan bahwa PLN sudah berubah, bahwa listrik sudah siap, dan pesan ini dapat tersampaikan oleh para kompetitor dengan baik,” kata I Made.
Sejumlah karya pemenang PLN Video Competition 2018 di antaranya Kategori Umum Best of the Best (Langkah Tegas Ranupani), Runner Up ( EUNOIA), 2nd Runner Up ( Listrik Untuk Revolusi Industri 4.0), Favourite (Getah Basah), dan Favourite (Teror Malam). Sementara untuk Kategori Pelajar Best of the Best (Tanpamu), Runner Up (Pijar), 2nd Runner Up (Cobaan), Favourite (Nightmare), dan Favourite (Minyak Tanah). (Nanang Wijayanto)
(nfl)
Explore More