Implementasi 16 Paket Kebijakan Kunci Genjot Pertumbuhan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 hanya mencapai 5,17%, masih jauh dari harapan yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo saat kampanye 2014 lalu sebesar 7%.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudisthira, pertumbuhan ekonomi 7% bisa saja dicapai. Namun, ada hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai harapan. (Baca Juga: Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh dari Janji Kampanye)
Salah satunya, fokus mengimplementasikan paket-paket kebijakan yang telah disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara total pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong geliat ekonomi di dalam negeri.
"Catatannya, 16 paket kebijakan itu harus dipertajam implementasinya. Karena investor menunggu kejelasan dari paket kebijakan, khususnya soal percepatan perizinan OSS yang masih tumpang tindih dengan PTSP di daerah, dan harga gas murah untuk industri," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia juga menekankan agar pemerintah terus mendorong ekspor. Hal ini menurutnya amat penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.
Menurut dia, dari sisi net ekspor, tim ekonomi pemerintahan saat ini belum efektif mendorong kinerja ekspor dan mengendalikan impor. Pertumbuhan ekspor yang turun dari 9% menjadi 6,48% menurutnya adalah penurunan yang cukup signifikan.
"Kita terlambat untuk switch dari pasar utama AS-China yang sedang perang dagang ke pasar-pasar baru nontradisional. Indonesia juga masih terjebak pada ekspor komoditas mentah dan olahan primer yang nilai tambahnya kecil. Ini kembali lagi ke kinerja industri pengolahan yang terus menurun porsinya terhadap PDB, jadi perlu digenjot," tandasnya.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudisthira, pertumbuhan ekonomi 7% bisa saja dicapai. Namun, ada hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai harapan. (Baca Juga: Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh dari Janji Kampanye)
Salah satunya, fokus mengimplementasikan paket-paket kebijakan yang telah disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara total pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong geliat ekonomi di dalam negeri.
"Catatannya, 16 paket kebijakan itu harus dipertajam implementasinya. Karena investor menunggu kejelasan dari paket kebijakan, khususnya soal percepatan perizinan OSS yang masih tumpang tindih dengan PTSP di daerah, dan harga gas murah untuk industri," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Dia juga menekankan agar pemerintah terus mendorong ekspor. Hal ini menurutnya amat penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.
Menurut dia, dari sisi net ekspor, tim ekonomi pemerintahan saat ini belum efektif mendorong kinerja ekspor dan mengendalikan impor. Pertumbuhan ekspor yang turun dari 9% menjadi 6,48% menurutnya adalah penurunan yang cukup signifikan.
"Kita terlambat untuk switch dari pasar utama AS-China yang sedang perang dagang ke pasar-pasar baru nontradisional. Indonesia juga masih terjebak pada ekspor komoditas mentah dan olahan primer yang nilai tambahnya kecil. Ini kembali lagi ke kinerja industri pengolahan yang terus menurun porsinya terhadap PDB, jadi perlu digenjot," tandasnya.
(fjo)