Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7%, Indonesia Butuh Investasi Rp1.481 T
Kamis, 07 Februari 2019 - 21:30 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7%, Indonesia Butuh Investasi Rp1.481 T
A
A
A
JAKARTA - Ekonom menyebutkan, pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menumbuhkan perekonomian hingga 7%. Salah satunya, dengan mendatangkan investasi secara massif ke Indonesia.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Nawir Messi mengatakan, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7%, butuh investasi hingga ribuan triliun.
"Kalau kita ingin tumbuh di atas 7%, maka kita membutuhkan tambahan investasi setidaknya Rp1.481 triliun," ujar Nawir di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Namun, kata Nawir, tambahan investasi sebesar itu sulit didapat. Menurut dia, untuk memperbaiki investasi, maka pemerintah harus memperbaiki indikator yang memberi kemudahan investor untuk berinvestasi. Di antaranya, pembenahan korupsi dan birokrasi pemerintahan.
"Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia tahun lalu, Korupsi menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis, demikian juga dengan birokrasi pemerintahan, meski faktor yang satu ini mengalami penurunan, access to financing juga penting untuk diperhatikan," tandasnya.
Terkait masalah korupsi, Nawir mengatakan bahwa ia menghargai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus memburu koruptor di seluruh daerah di Indonesia.
"Saya kira kalau kita lihat survei Bank Dunia kita apresiasi kerja teman-teman di KPK dan mungkin itu yang menjadi sumber ICOR kita ada perbaikan dalam dua-tiga tahun terakhir," katanya.
Dia mengatakan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi atau kurang efisien, yakni di kisaran 6,1%. Artinya, untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 1% butuh penambahan investasi sebesar 6,1%. Rasio ICOR Indonesia Nawir masih kalah jauh dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam.
"Artinya investasi di Indonesia belum efisien. Kenapa? Indikatornya ICOR. ICOR Indonesia dari 2011-2015 itu memburuk, 2015-2018 ada perbaikan, meski sangat kecil," tutur dia.
Dia menambahkan, pemerintah harus memperbaiki implementasi paket kebijakan agar menyentuh seluruh daerah. Sebab, paket kebijakan yang digulirkan pemerintah dinilai belum cukup efisien dalam mendorong investasi.
"Pak (Menko Perekonomian) Darmin sudah banyak melakukan deregulasi tapi tampaknya berhenti di Lapangan Banteng, enggak sampai ke daerah. Ini membuat kebijakan yang berada di daerah masih jalan sendiri, jadi paket-paket ini tampaknya tidak terimplementasi dengan baik di daerah," tandasnya.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Nawir Messi mengatakan, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7%, butuh investasi hingga ribuan triliun.
"Kalau kita ingin tumbuh di atas 7%, maka kita membutuhkan tambahan investasi setidaknya Rp1.481 triliun," ujar Nawir di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Namun, kata Nawir, tambahan investasi sebesar itu sulit didapat. Menurut dia, untuk memperbaiki investasi, maka pemerintah harus memperbaiki indikator yang memberi kemudahan investor untuk berinvestasi. Di antaranya, pembenahan korupsi dan birokrasi pemerintahan.
"Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia tahun lalu, Korupsi menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis, demikian juga dengan birokrasi pemerintahan, meski faktor yang satu ini mengalami penurunan, access to financing juga penting untuk diperhatikan," tandasnya.
Terkait masalah korupsi, Nawir mengatakan bahwa ia menghargai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus memburu koruptor di seluruh daerah di Indonesia.
"Saya kira kalau kita lihat survei Bank Dunia kita apresiasi kerja teman-teman di KPK dan mungkin itu yang menjadi sumber ICOR kita ada perbaikan dalam dua-tiga tahun terakhir," katanya.
Dia mengatakan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi atau kurang efisien, yakni di kisaran 6,1%. Artinya, untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 1% butuh penambahan investasi sebesar 6,1%. Rasio ICOR Indonesia Nawir masih kalah jauh dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam.
"Artinya investasi di Indonesia belum efisien. Kenapa? Indikatornya ICOR. ICOR Indonesia dari 2011-2015 itu memburuk, 2015-2018 ada perbaikan, meski sangat kecil," tutur dia.
Dia menambahkan, pemerintah harus memperbaiki implementasi paket kebijakan agar menyentuh seluruh daerah. Sebab, paket kebijakan yang digulirkan pemerintah dinilai belum cukup efisien dalam mendorong investasi.
"Pak (Menko Perekonomian) Darmin sudah banyak melakukan deregulasi tapi tampaknya berhenti di Lapangan Banteng, enggak sampai ke daerah. Ini membuat kebijakan yang berada di daerah masih jalan sendiri, jadi paket-paket ini tampaknya tidak terimplementasi dengan baik di daerah," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
