Industrialisasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Sektor manufaktur Indonesia saat ini belum terdiversifikasi dan masih mengekspor produk dengan variasi yang relatif sedikit. Disisi lain, ekspor utama Indonesia juga masih didominasi oleh komoditas mentah dan barang manufaktur sederhana.
Hal tersebut sangat berbeda dengan jenis produk ekspor dari negara maju, dimana produknya relatif lebih kompleks dan bernilai lebih tinggi, seperti mesin, bahan kimia, ataupun elektronik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan hasil studi Asian Development Bank (ADB) dengan PPN/Bappenas menunjukkan struktur perekonomian yang masih berbasis komoditas serta manufaktur dan jasa berteknologi rendah akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan Indonesia agar dapat menjadi negara maju dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Dalam waktu 15 tahun ke depan, Indonesia bertekad untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk itu, Indonesia memerlukan diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih cepat," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.
Bambang menuturkan, meskipun sebagian besar perusahaan Indonesia sudah terhubung dengan rantai nilai global, tetapi sebagian besar eksportir tersebut merupakan pemasok bahan mentah untuk industri di negara lain.
Selain itu, proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia yang berpendapatan tinggi pada puluhan tahun lalu. Sementara itu, sekitar 99% dari perusahaan manufaktur di Indonesia berukuran mikro atau kecil.
"Untuk itu, pemerintah harus mendorong industrialisasi agar pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang," ungkapnya.
Hasil studi ADB dan Kementerian PPN/Bappenas juga menganalisis prospek pertumbuhan Indonesia selama periode 2020–2024, khususnya bagaimana ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 7% di masa datang.
Selain upaya diversifikasi, diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong industri yang lebih modern, serta peranan penting dari kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Penasihat di Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional ADB Jesus Felipe memaparkan, pemerintah berperan penting dalam proses revitalisasi sektor manufaktur melalui kerja sama dan koordinasi yang lebih efektif.
"Pemerintah perlu memulai dialog dengan sektor swasta agar dapat bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap pembangunan sektor manufaktur modern," ujarnya.
Menurut dia, penting dilakukan peningkatan produktivitas, mendukung diversifikasi produk, menciptakan keterkaitan nilai tambah yang lebih kuat antara perusahaan besar dengan usaha kecil dan menengah (UKM), dan juga perusahaan domestik dengan pasar internasional.
"Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mendorong inovasi produk yang lebih bervariasi dengan konten teknologi yang lebih tinggi," ungkapnya.
Hasil studi ADB dan PPN/Bappenas ini juga menekankan transformasi ekonomi Indonesia perlu menjadi prioritas pembangunan jangka menengah 2020–2024. Hasil studi ini menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan Indonesia agar mulai merencanakan kebijakan yang perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. (Oktiani Endarwati)
Hal tersebut sangat berbeda dengan jenis produk ekspor dari negara maju, dimana produknya relatif lebih kompleks dan bernilai lebih tinggi, seperti mesin, bahan kimia, ataupun elektronik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan hasil studi Asian Development Bank (ADB) dengan PPN/Bappenas menunjukkan struktur perekonomian yang masih berbasis komoditas serta manufaktur dan jasa berteknologi rendah akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan Indonesia agar dapat menjadi negara maju dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Dalam waktu 15 tahun ke depan, Indonesia bertekad untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk itu, Indonesia memerlukan diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih cepat," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.
Bambang menuturkan, meskipun sebagian besar perusahaan Indonesia sudah terhubung dengan rantai nilai global, tetapi sebagian besar eksportir tersebut merupakan pemasok bahan mentah untuk industri di negara lain.
Selain itu, proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia yang berpendapatan tinggi pada puluhan tahun lalu. Sementara itu, sekitar 99% dari perusahaan manufaktur di Indonesia berukuran mikro atau kecil.
"Untuk itu, pemerintah harus mendorong industrialisasi agar pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang," ungkapnya.
Hasil studi ADB dan Kementerian PPN/Bappenas juga menganalisis prospek pertumbuhan Indonesia selama periode 2020–2024, khususnya bagaimana ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 7% di masa datang.
Selain upaya diversifikasi, diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong industri yang lebih modern, serta peranan penting dari kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Penasihat di Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional ADB Jesus Felipe memaparkan, pemerintah berperan penting dalam proses revitalisasi sektor manufaktur melalui kerja sama dan koordinasi yang lebih efektif.
"Pemerintah perlu memulai dialog dengan sektor swasta agar dapat bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap pembangunan sektor manufaktur modern," ujarnya.
Menurut dia, penting dilakukan peningkatan produktivitas, mendukung diversifikasi produk, menciptakan keterkaitan nilai tambah yang lebih kuat antara perusahaan besar dengan usaha kecil dan menengah (UKM), dan juga perusahaan domestik dengan pasar internasional.
"Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mendorong inovasi produk yang lebih bervariasi dengan konten teknologi yang lebih tinggi," ungkapnya.
Hasil studi ADB dan PPN/Bappenas ini juga menekankan transformasi ekonomi Indonesia perlu menjadi prioritas pembangunan jangka menengah 2020–2024. Hasil studi ini menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan Indonesia agar mulai merencanakan kebijakan yang perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. (Oktiani Endarwati)
(nfl)