Soal Impor Jagung, Pengamat Sebut Harus Berdasar Data Kementerian

JAKARTA - Pasca debat Calon Presiden tahap kedua beberapa waktu lalu masih menyisakan polemik. Salah satunya soal data jagung yang merupakan bagian topik pangan.

Menurut pakar pertanian Universitas Nasional, IGS Sukartono, soal impor jagung sebaiknya memang dikembalikan acuannya kepada data kementerian teknis yang mengurusinya.

Salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Alasan dikemukakan Sukartono sebab Kementan merupakan penanggung jawab produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

"Kementan saya rasa paling mengetahui kalau saat ini, sekali lagi kondisi saat ini ya. Jadi tidak salah juga kalau sewaktu debat Capres, pak Jokowi pakai data Kementan," ujar Sukartono, Rabu (20/2/2019).

Sambung dia, data yang disebutkan Presiden tentang berkurangnya impor jagung dapat saja benar validitasnya.

"Sebab kan Kementan yang pegang produksi. Kementan juga menghitungnya. Mengetahui berapa total semua dan kebutuhan kemana saja pasokannya," ucap Sukartono.

Hal lainnya yang disinggung olehnya mengenai data impor jagung yang disampaikan Presiden Jokowi saat debat memakai data kementerian karena hingga kini belum ada kepastian metodologi perhitungan pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti untuk beras kala itu.

Sehingga, Sukartono menuturkan, realistis saja Kementan dijadikan referensi data sebagai lembaga yang membantu kinerja Presiden untuk sektor pangan.

Sebelumnya, saat debat calon Presiden lalu, Jokowi menyebutkan bahwa impor jagung tahun 2018 menurun drastis menjadi 180 ribu ton pipilan kering (PK) saja.

Tahun 2015, kata Jokowi dalam debat, Indonesia masih mengimpor jagung 3,5 juta ton PK. Oleh sebab itu, produksi jagung nasional kini surplus 3,3 juta ton PK.

Presiden Jokowi mengungkapkan, data impor jagung tersebut diambil berdasarkan informasi dari kementerian. Namun, BPS menghitung, tahun 2018, Indonesia mengimpor jagung sebanyak 737,22 ribu ton PK.