BRI Pasang Target Penyaluran KUR Capai Rp86,9 Triliun

TASIKMALAYA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp86,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari KUR mikro sebesar Rp74,8 triliun dan KUR ritel sebesar Rp12,1 triliun. Direktur Mikro & Kecil BRI Priyastomo optimistis target tersebut dapat tercapai mengingat penyaluran KUR perseroan pada tahun lalu sudah hampir 100%.

"Tahun lalu target KUR di BRI itu Rp81 triliun, tapi kita capai 99,9% yakni sebesar Rp80,2 triliun kepada lebih dari 3,9 Juta debitur di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini target bisa kita raihlah," kata Priyastomo usai acara Penyaluran KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi untuk rakyat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Secara total, sejak tahun 2015 hingga 2018 jumlah KUR yang telah disalurkan BRI mencapai Rp235,4 triliun kepada lebih dari 12,6 juta pelaku UMKM. Sebagai implementasi dukungan dalam memajukan ekonomi kerakyatan, perseroan turut berpartisipasi dalam Penyaluran KUR Ketahanan Pangan.

Melalui program ini, diharapkan dapat membantu para petani dalam meningkatkan skala ekonomi usahanya sehingga dapat mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional. Sejak tahun 2015 hingga 2018 lalu, BRI telah menyalurkan KUR Ketahanan Pangan sebesar Rp53,6 triliun kepada lebih dari 3,2 juta petani, yang mana Jawa Barat masuk ke dalam 10 besar penerima KUR terbesar.

Dia memaparkan, penyaluran KUR Ketahanan Pangan BRI terbesar di Jawa Tengah (17%), Jawa Timur (17%), Sulawesi Selatan (10%), Lampung (8%), Sumatera Utara (6%), Riau (5%), Jawa Barat (5%) dan 32% lainnya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Penyaluran KUR Ketahanan Pangan tersebut didominasi oleh sektor pertanian tanaman perkebunan (33%), pertanian padi (20%), pertanian buah dan sayuran (15%), budidaya sapi potong (11%) dan pertanian palawija (9%).

Sedangkan 12% lainnya merupakan gabungan dari peternakan unggas (3%), domba atau kambing potong (3%), pertanian perkebunan peternakan atau mixed farming (3%), babi (2%), dan jasa lainnya (1%). Menurut dia, hal ini selaras dalam mendukung program pengembangan komoditas pangan strategis yang menjadi prioritas Pemerintah di antaranya padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging sapi, dan gula.

Dalam kesempatan tersebut, BRI menyalurkan KUR senilai Rp525 juta secara simbolis kepada 2 debitur KUR masing-masing KUR Mikro Rp25 juta dan KUR Kecil Rp500 juta, juga menyalurkan KUR dengan total Rp9,33 miliar untuk 300 peserta yang merupakan petani dan peternak dengan nilai plafond bervariasi mulai Rp5 juta hingga Rp300 juta.

Emiten BUMN ini juga menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan renovasi bangunan Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp 248 juta sebagai salah satu wujud aksi ekonomi untuk rakyat. Adapun khusus untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, BRI telah mengembangkan program Kewirausahaan Pertanian bersama salah satu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yakni PT. Mitra Desa Bersama Cisuka yang merupakan anak perusahaan PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) beroperasi di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Dukungan yang telah diberikan BRI dalam pengembangan program tersebut, diantaranya bantuan kendaraan operasional Bumdes, renovasi bangunan kantor Bumdes, branding produk Bumdes, penyerahan Kartu Tani sebanyak 108.737 kartu kepada para petani dan telah dapat digunakan untuk bertransaksi termasuk pembelian pupuk bersubsidi di 98 Kios Pupuk Lengkap (KPL).

"BRI juga memiliki Rumah Kreatif BUMN (RKB) di Tasikmalaya bernama Rumah Kreatif Tasikmalaya yang sudah memiliki anggota sebanyak 1.518 UMKM termasuk para petani," ujarnya.

Dirinya berharap, keberadaan Rumah Kreatif ini diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis dan peningkatan jejaring pemasaran produk pertanian petani. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2018 lalu, KUR Ketahanan Pangan yang telah disalurkan Bank BRI di wilayah Tasikmalaya sebesar Rp44,7 Miliar.

Secara keseluruhan berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Agustus 2015 sampai 31 Desember 2018, KUR ketahanan pangan untuk sektor pertanian dan peternakan berkontribusi sekitar 20% dari total penyaluran KUR atau mencapai Rp66,8 triliun untuk 3,4 juta debitur. Secara Nasional pun per Januari 2019, KUR Ketahanan Pangan telah disalurkan sebanyak Rp2,1 triliun kepada 95.212 debitur.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, dalam kesempatan ini sebanyak 632 debitur penerima KUR yang berasal dan wilayah Tasikmalaya dan sekitamya dengan nilai yang disalurkan sebesar Rp34,3 miliar.

Menurutnya, pemerintah terus menurunkan suku bunga KUR, dari 2015 dan 2016 sebesar 12% lalu turun menjadi 9% pada 2017, dan sejak Januari 2013 menjadi berhasil menyentuh angka 7%. "Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar suku bunga kredit di Indonesia diturunkan menjadi single digit," katanya.

Sementara target minimum penyaluran KUR sektor produksi pun telah ditingkatkan menjadi 60% di tahun ini, dari minimum 40% pada 2017 dan 50% pada 2018. Secara khusus, alokasinya akan diarahkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksinya, dan jasa produksi.

Sedangkan, secara kumulatif KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Januari 2019 senilai Rp342,1 triliun, yang telah diberikan kepada 14,2 juta debitur dengan NPL tetap terjaga sebesar 1,2%.

Presiden RI Joko Widodo juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan program peningkatan akses permodalan Mikro, Kecil, dan Menengah yang kini sedang gencar ditawarkan pemerintah, salah satunya melalui KUR Khusus di Sektor Produktif seperti peternakan, pertanian, dan perikanan. "Program-program yang digulirkan pemerintah sepeni KUR ini silakan dimanfaatkan oleh para santri, dan masyarakat agar bisa meningkatkan modal usahanya," ujar dia.

Menurutnya, saat ini sudah banyak akses ke pembiayaan Iembaga keuangan. Selain KUR, ada juga Umi (Usaha Mikro), untuk yang nilainya dibawah KUR. Selain itu juga ada program Bank Wakaf Mikro yang sudah berjalan 2 tahun di sejumlah pondok pesantren.

Tahun ini Pemerintah juga membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok-pondok pesantren. “Ada yang mengajarkan Teknologi lnformasi, Desain, Garmen, dan sebagainya. Tahun depan kita tambah lagi 3.000 BLK, bukan hanya kepada santri namun juga kepada masyarakat sekitar. Inilah kekuatan yang ingin kita bangun ke depan, sehingga semua masyarakat betul betul bekerja. Silahkan pilih di bidang mana anda bekerja, tapi kualitasnya juga harus terus ditingkatkan," bebernya.

Menurut Presiden, program-program peningkatan akses permodalan Mikro, Kecil, dan Menengah seperti ini ke depannya akan terus ditingkatkan sehingga ekonomi rakyat dan ekonomi umat mendapat manfaat sebesar-besarnya.