Pembangunan Infrastruktur Gunakan Dana APBN
Kamis, 28 Februari 2019 - 11:26 WIB
Pembangunan Infrastruktur Gunakan Dana APBN
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah menggunakan dana APBN. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menggunakan dana yang berasal dari kerja sama dengan investor asing, serta utang luar negeri.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rilisnya, kemarin. Penegasan itu diungkapkan terkait adanya rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Informasi itu sesat alias hoax,” kata Sahroni saat melakukan temu warga di Jalan Kalibaru Timur RT 04 RW 02, Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.
Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat. “Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.
Ditambahkannya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Lantas dari mana dana sebesar itu diperoleh? Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau Rp1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitasnya. “Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari Bapak dan Ibu kita bijak mencerna informasi,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Sahroni di Kompleks UKA RT 16/RW 08, Koja, Jakarta Utara. Ia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS, dan ragam persoalan lainnya.
Ia me mastikan persoalan warga tersebut akan sampai ke Pemprov DKI untuk dicari solusinya lewat jejaring yang di miliki Ahmad Sahroni Center (ASC).(Sudarsono)
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rilisnya, kemarin. Penegasan itu diungkapkan terkait adanya rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Informasi itu sesat alias hoax,” kata Sahroni saat melakukan temu warga di Jalan Kalibaru Timur RT 04 RW 02, Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.
Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat. “Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.
Ditambahkannya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Lantas dari mana dana sebesar itu diperoleh? Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau Rp1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitasnya. “Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari Bapak dan Ibu kita bijak mencerna informasi,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Sahroni di Kompleks UKA RT 16/RW 08, Koja, Jakarta Utara. Ia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS, dan ragam persoalan lainnya.
Ia me mastikan persoalan warga tersebut akan sampai ke Pemprov DKI untuk dicari solusinya lewat jejaring yang di miliki Ahmad Sahroni Center (ASC).(Sudarsono)
(nfl)
Lihat Juga :
