Ditjen Cipta Karya Dukung Investasi Bidang Teknologi Informasi Hadapi Revolusi Industri 4.0
Selasa, 05 Maret 2019 - 11:03 WIB
Ditjen Cipta Karya Dukung Investasi Bidang Teknologi Informasi Hadapi Revolusi Industri 4.0
A
A
A
JAKARTA - Menghadapi era revolusi industri 4.0 , Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berkontribusi melalui investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet.
Tersedianya informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada pemerintah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Mendukung hal tersebut, Ditjen Cipta Karya berpartisipasi dalam pameran dan talkshow PUPR 4.0 di Jakarta, sejak 25 Februari hingga 1 Maret 2019.
Talkshow membahas tentang SCADA Air Minum Kota Malang dengan narasumber dari SPV Water Balance PDAM Kota Malang dan Ade Syaiful, Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. SCADA merupakan kepanjangan dari Supervisory (pengawasan), Control (pengendalian), And, dan Data Acquisition (pengambilan data), yakni suatu sistem pengolahan data terintegrasi yang berfungsi mengawasi, mengendalikan, dan mendapatkan data lebih akurat secara real time.
Tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. “Kita harus punya lompatan strategi dalam mewujudkan target capaian 100% layanan akses air minum layak, di mana peran BUMN menjadi sangat penting”, kata Ade.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ini telah memiliki sistem aplikasi pemantauan jalur pendistribusian air minum secara real time yang digunakan untuk kebutuhan pelanggan (masyarakat). Pelanggan semakin mudah memantau jalur pendistribusian air minum melalui alamat website yang sudah disediakan, sehingga distribusi air minum menjadi lebih efektif dan menghemat waktu yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lain.
Talkshow juga membahas tentang SCADA IPAL Kota Surakarta, dihadiri Kepala Saker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Hani Maya dan PDAM Kota Surakarta sebagai narasumber. Dibahas tujuan penggunaan SCADA IPAL, yaitu dapat mengubah operasional secara manual dan konvensional menjadi otomatis, memonitoring dan kontrol terhadap proses dan kualitas secara real time, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja IPAL, serta mengintegrasikan operasional IPAL menjadi satu sistem kontrol.
Talkshow lainnya membahas aplikasi Monitoring Control Device (MCD) dengan narasumber Leo Putra Harahap, Kasi Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Aplikasi MCD merupakan aplikasi monitoring berbasis robotik yang dapat terintegrasi dengan CCTV, data warehouse, sistem sinkronisasi server, internet, finger print, serta video conference.
Perangkat keras yang dikelola Ditjen Cipta Karya terdiri dari server data berjumlah 22 VPS, server SSS pusat dan 33 provinsi berjumlah 34 server fisik, mesin finger print di lingkungan Kementerian PUPR berjumlah 9 unit, di luar Kementerian PUPR berjumlah 7 unit, di 33 provinsi berjumlah 57 unit, CCTV di 7 lokasi PLBN, 2 lokasi TPA Regional, dan 2 lokasi SPAM Strategis, penyimpanan data di pusat dan di 33 provinsi (2TB/provinsi), video conference di pusat sebanyak 9 unit dan di 33 provinsi sebanyak 33 unit.
Talkshow berikutnya membahas pengembangan aplikasi SIMBG untuk mempermudah penyelenggaraan IMB dan SLF dengan narasumber Kepala DPMPTSP Kota Madiun dan Wahyu Kusumosutanto, Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.
SIMBG merupakan sistem aplikasi berbasis website yang didesain untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam IMB dan SLF oleh Pemerintah Daerah. “Selain itu juga dipergunakan untuk mengajukan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, untuk perizinan pembongkaran dan renovasi, serta juga untuk kepentingan pendataan bangunan,” ungkap Wahyu.
Hari ketiga dibahas implementasi BIM pada Bangunan Gedung Negara (BGN) dengan narasumber Kapus Pengembangan Sararana dan Prasarana Pendidikan Olahraga, dan Pasar Iwan Suprijanto, serta Manajer Biro BIM PT. Adhi Karya Nurkholid Widyapraja. BIM merupakan model pengembangan lain dari kecerdasan buatan yang memainkan peran penting dalam transformasi dunia konstruksi. Teknologi ini mampu memangkas waktu, kesalahan, dan biaya dengan sangat baik.
Dalam lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018, penggunaan BIM wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai. Diketahui bahwa sejak tahun 2008 hingga 2018, terdapat sejumlah 435 bangunan tergolong BGN tidak sederhana.
Implementasi BIM bertujuan dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi proses konstruksi, kolaborasi stakeholder konstruksi, keaktifan regulator dalam memberikan persetujuan dan memonitor supervisi progres konstruksi, peningkatan mutu, pengendalian biaya, serta manajemen waktu sehingga data desain prakonstruksi menjadi sangat detail dan akurat.
Press conference pada hari terakhir mengulas prioritas infrastruktur kerakyatan bidang Cipta Karya oleh Ditjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai, yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R).
Melalui lima program infrastruktur kerakyatan tersebut juga telah memberikan lapangan kerja bagi 15 hingga 25 orang di setiap lokasi kegiatan dengan total sekitar 445 ribu orang. Tahun 2019, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menganggarkan program Padat Karya Tunai sebesar Rp2,1 triliun yang terdiri dari KOTAKU sebesar Rp283 miliar dengan target 1.193 kelurahan, PISEW sebesar Rp540 miliar dengan target 900 kecamatan, Sanimas sebesar Rp318 miliar dengan target 823 lokasi, serta Pamsimas sebesar Rp962 miliar dengan target 5.323 desa.
Tersedianya informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada pemerintah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Mendukung hal tersebut, Ditjen Cipta Karya berpartisipasi dalam pameran dan talkshow PUPR 4.0 di Jakarta, sejak 25 Februari hingga 1 Maret 2019.
Talkshow membahas tentang SCADA Air Minum Kota Malang dengan narasumber dari SPV Water Balance PDAM Kota Malang dan Ade Syaiful, Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. SCADA merupakan kepanjangan dari Supervisory (pengawasan), Control (pengendalian), And, dan Data Acquisition (pengambilan data), yakni suatu sistem pengolahan data terintegrasi yang berfungsi mengawasi, mengendalikan, dan mendapatkan data lebih akurat secara real time.
Tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. “Kita harus punya lompatan strategi dalam mewujudkan target capaian 100% layanan akses air minum layak, di mana peran BUMN menjadi sangat penting”, kata Ade.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ini telah memiliki sistem aplikasi pemantauan jalur pendistribusian air minum secara real time yang digunakan untuk kebutuhan pelanggan (masyarakat). Pelanggan semakin mudah memantau jalur pendistribusian air minum melalui alamat website yang sudah disediakan, sehingga distribusi air minum menjadi lebih efektif dan menghemat waktu yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lain.
Talkshow juga membahas tentang SCADA IPAL Kota Surakarta, dihadiri Kepala Saker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Hani Maya dan PDAM Kota Surakarta sebagai narasumber. Dibahas tujuan penggunaan SCADA IPAL, yaitu dapat mengubah operasional secara manual dan konvensional menjadi otomatis, memonitoring dan kontrol terhadap proses dan kualitas secara real time, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja IPAL, serta mengintegrasikan operasional IPAL menjadi satu sistem kontrol.
Talkshow lainnya membahas aplikasi Monitoring Control Device (MCD) dengan narasumber Leo Putra Harahap, Kasi Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Aplikasi MCD merupakan aplikasi monitoring berbasis robotik yang dapat terintegrasi dengan CCTV, data warehouse, sistem sinkronisasi server, internet, finger print, serta video conference.
Perangkat keras yang dikelola Ditjen Cipta Karya terdiri dari server data berjumlah 22 VPS, server SSS pusat dan 33 provinsi berjumlah 34 server fisik, mesin finger print di lingkungan Kementerian PUPR berjumlah 9 unit, di luar Kementerian PUPR berjumlah 7 unit, di 33 provinsi berjumlah 57 unit, CCTV di 7 lokasi PLBN, 2 lokasi TPA Regional, dan 2 lokasi SPAM Strategis, penyimpanan data di pusat dan di 33 provinsi (2TB/provinsi), video conference di pusat sebanyak 9 unit dan di 33 provinsi sebanyak 33 unit.
Talkshow berikutnya membahas pengembangan aplikasi SIMBG untuk mempermudah penyelenggaraan IMB dan SLF dengan narasumber Kepala DPMPTSP Kota Madiun dan Wahyu Kusumosutanto, Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.
SIMBG merupakan sistem aplikasi berbasis website yang didesain untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam IMB dan SLF oleh Pemerintah Daerah. “Selain itu juga dipergunakan untuk mengajukan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, untuk perizinan pembongkaran dan renovasi, serta juga untuk kepentingan pendataan bangunan,” ungkap Wahyu.
Hari ketiga dibahas implementasi BIM pada Bangunan Gedung Negara (BGN) dengan narasumber Kapus Pengembangan Sararana dan Prasarana Pendidikan Olahraga, dan Pasar Iwan Suprijanto, serta Manajer Biro BIM PT. Adhi Karya Nurkholid Widyapraja. BIM merupakan model pengembangan lain dari kecerdasan buatan yang memainkan peran penting dalam transformasi dunia konstruksi. Teknologi ini mampu memangkas waktu, kesalahan, dan biaya dengan sangat baik.
Dalam lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018, penggunaan BIM wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai. Diketahui bahwa sejak tahun 2008 hingga 2018, terdapat sejumlah 435 bangunan tergolong BGN tidak sederhana.
Implementasi BIM bertujuan dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi proses konstruksi, kolaborasi stakeholder konstruksi, keaktifan regulator dalam memberikan persetujuan dan memonitor supervisi progres konstruksi, peningkatan mutu, pengendalian biaya, serta manajemen waktu sehingga data desain prakonstruksi menjadi sangat detail dan akurat.
Press conference pada hari terakhir mengulas prioritas infrastruktur kerakyatan bidang Cipta Karya oleh Ditjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai, yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R).
Melalui lima program infrastruktur kerakyatan tersebut juga telah memberikan lapangan kerja bagi 15 hingga 25 orang di setiap lokasi kegiatan dengan total sekitar 445 ribu orang. Tahun 2019, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menganggarkan program Padat Karya Tunai sebesar Rp2,1 triliun yang terdiri dari KOTAKU sebesar Rp283 miliar dengan target 1.193 kelurahan, PISEW sebesar Rp540 miliar dengan target 900 kecamatan, Sanimas sebesar Rp318 miliar dengan target 823 lokasi, serta Pamsimas sebesar Rp962 miliar dengan target 5.323 desa.
(akn)
