Pembangunan Infrastruktur Dukung Properti Bertumbuh

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat menjadi fokus utama pemerintah selama empat tahun terakhir ini. Hal itu diwujudkan dengan memberikan porsi anggaran yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun lalu. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 1.835 km maupun jembatan sepanjang 37.177 meter. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 299 km dan pembangunan jalan tol baru sejumlah 16 proyek pada 2019 dan 12 proyek pada 2018.

Country Manager Rumah.com Marine Novita menjelaskan, pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang transportasi, sangat menunjang berkembangnya industri properti di Indonesia.

“Seiring semakin majunya sarana transportasi di kotakota besar di Indonesia, orang semakin menyadari praktisnya beraktivitas menggunakan transportasi umum, terutama aktivitas reguler seperti ke kantor. Di Jabodetabek, misalnya, mereka yang rumah dan kantornya dekat stasiun commuterline memilih transportasi umum, meskipun punya mobil. Selain praktis, menggunakan transportasi umum juga relatif lebih hemat,” tuturnya.

Kecenderungan ini juga ditunjukkan Rumah.com Property Affordability Sentiment Index pada paruh I/2018, yang memperlihatkan bahwa 61% dari 1.000 responden menganggap jarak hunian terhadap sarana transportasi umum, seperti halte atau stasiun, sebagai faktor yang sangat penting sebelum memutuskan membeli hunian.

Survei ini dilakukan terhadap responden yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga menjadi stimulus pertumbuhan suplai hunian karena wilayah-wilayah yang tadinya dianggap antah-berantah menjadi terasa lebih mudah dijangkau.

“Sebagai contoh, Kecamatan Serpong di Tangerang Selatan kini tumbuh menjadi salah satu kawasan hunian favorit. Sekarang Bekasi yang dulu dijauhi mulai semakin diminati setelah pembangunan sejumlah jalan tol dan light rail transit (LRT),” katanya.

Sejumlah pengembang pun tidak ragu memasarkan propertinya dengan menjual kedekatan terhadap transportasi umum. Citra Maja Raya, misalnya. Kawasan hunian seluas 2.000 hektare ini dibangun berbasis transit oriented development (TOD) dengan Stasiun Maja sebagai simpul transportasi (hub). Konsep TOD bertujuan mengintegrasikan dan mendekatkan transportasi massal dengan kawasan hunian sehingga memungkinkan mobilitas yang tidak tergantung pada kendaraan pribadi dan terbebas dari kemacetan.

Contoh lainnya adalah kawasan Jakarta Timur. Rumah.com Property Index mencatat kenaikan indeks harga properti Jakarta Timur meningkat 48% sejak awal 2015 atau dimulainya pembangunan LRT hingga akhir 2018. Kenaikan ini hampir dua kali lipat kenaikan indeks harga properti DKI Jakarta secara keseluruhan yang mencapai 27%.

Marine menjelaskan, kenaikan harga properti di kawasan Bekasi sejak 2015 hingga kuartal terakhir 2018 tercatat 27%. Kenaikan ini menyamai kenaikan harga properti di DKI Jakarta secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kawasan-kawasan yang terdapat pembangunan infrastruktur mengalami akselerasi kenaikan harga yang menyamai wilayah Ibu Kota.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menilai saat ini ketertinggalan infrastruktur di Tanah Air masih jauh di belakang negara lain. Hal itu juga tecermin melalui terbatasnya minat investasi.

“Dengan banyaknya kebutuhan infrastruktur, harus ada skala prioritas. Ini bisa dilakukan kalau ada perencanaan matang. Bukan apa yang dibangun, tapi butuh apa, lalu berapa opportunity cost-nya,” ungkapnya. Dia mengaku bukan tidak setuju dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Hanya, harus ada studi kelayakan yang benar-benar komprehensif. (Rendra Hanggara)