Swasta Bisa Optimalkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Senin, 11 Maret 2019 - 13:30 WIB
Swasta Bisa Optimalkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peran aktif swasta untuk menyukseskan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di dalam negeri. Peran swasta diharapkan dapat menyelaraskan kegiatan operasional mereka untuk mendorong implementasi SDGs.
"Praktik bisnis yang berkelanjutan dalam dunia usaha di era sekarang sudah menjadi tuntutan sebagai tanggung jawab swasta bukan hanya terhadap stakeholder-nya saja, namun juga terhadap lingkungannya," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Dia mengatakan, Kadin telah menyusun buku panduan praktis bagi swasta untuk menerapkan SDGs. Pihaknya berharap, swasta selain bisa menerapkan praktik untuk keberlanjutan usahanya. "Hal ini agar dapat menyelaraskannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sehingga swasta dapat berkontribusi aktif dalam mencapai SDGs di tahun 2030," katanya.
Seperti diketahui pada tahun 2015, 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan dan bersepakat untuk mengadopsi 17 agenda SDGs; di antaranya menghapus kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, memerangi perubahan iklim serta mempererat kemitraan globaI.
Hal ini untuk mendukung pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama dalam mengimplementasikan SDGs di dalam negeri.
"Praktik bisnis yang berkelanjutan dalam dunia usaha di era sekarang sudah menjadi tuntutan sebagai tanggung jawab swasta bukan hanya terhadap stakeholder-nya saja, namun juga terhadap lingkungannya," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Dia mengatakan, Kadin telah menyusun buku panduan praktis bagi swasta untuk menerapkan SDGs. Pihaknya berharap, swasta selain bisa menerapkan praktik untuk keberlanjutan usahanya. "Hal ini agar dapat menyelaraskannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sehingga swasta dapat berkontribusi aktif dalam mencapai SDGs di tahun 2030," katanya.
Seperti diketahui pada tahun 2015, 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan dan bersepakat untuk mengadopsi 17 agenda SDGs; di antaranya menghapus kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, memerangi perubahan iklim serta mempererat kemitraan globaI.
Hal ini untuk mendukung pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama dalam mengimplementasikan SDGs di dalam negeri.
(fjo)
Lihat Juga :
