DPR Dorong Percepatan Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu
DPR Dorong Percepatan Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, parlemen sedang dalam proses pembahasan dan sudah masuk dalam prioritas revisi undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
"Sudah masuk dalam prioritas dalam revisi undang-undang KUP, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Dia mengatakan, dalam hal ini DPR bertanggung jawab langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tengah memperhitungkan parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak.
"Ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara. Itu kan janji kampanye Presiden Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan. Ini sedang kita bahas di DPR karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan negara," jelasnya.
Bambang mengungkapkan, ada kendala yang dihadapi oleh DPR dalam pembahasan aturan ini. Misalnya, DPR termasuk MPR sedang melakukan tugas negara untuk menyukseskan agenda nasional yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
"Sama juga dengan pemerintah, sehingga mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini ada sedikit penurunan kegiatan karena semua anggota dan beberapa Kementerian fokus di daerah-daerah. Kami sendiri Kamis besok untuk menutup masa sidang sampai nanti pilpres, karena kami punya tanggung jawab menyukseskan agenda nasional ini," jelasnya.
Dia berharap bisa menyelesaikan pembahasan ini secepatnya sebelum masa jabatan berakhir. "Kami harap sebelum jabatan berakhir Badan Penerimaan Negara ini bisa terbentuk agar semua program Presiden Jokowi bisa terwujud," tegasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, parlemen sedang dalam proses pembahasan dan sudah masuk dalam prioritas revisi undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
"Sudah masuk dalam prioritas dalam revisi undang-undang KUP, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Dia mengatakan, dalam hal ini DPR bertanggung jawab langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tengah memperhitungkan parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak.
"Ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara. Itu kan janji kampanye Presiden Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan. Ini sedang kita bahas di DPR karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan negara," jelasnya.
Bambang mengungkapkan, ada kendala yang dihadapi oleh DPR dalam pembahasan aturan ini. Misalnya, DPR termasuk MPR sedang melakukan tugas negara untuk menyukseskan agenda nasional yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
"Sama juga dengan pemerintah, sehingga mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini ada sedikit penurunan kegiatan karena semua anggota dan beberapa Kementerian fokus di daerah-daerah. Kami sendiri Kamis besok untuk menutup masa sidang sampai nanti pilpres, karena kami punya tanggung jawab menyukseskan agenda nasional ini," jelasnya.
Dia berharap bisa menyelesaikan pembahasan ini secepatnya sebelum masa jabatan berakhir. "Kami harap sebelum jabatan berakhir Badan Penerimaan Negara ini bisa terbentuk agar semua program Presiden Jokowi bisa terwujud," tegasnya.
(fjo)
Explore More