Kunjungi Saumlaki, Menhub Pastikan Tol Laut Berjalan Lancar
A
A
A
TANIMBAR - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengunjungi Saumlaki, Kabupaten Tanimbar, Maluku, Rabu (27/3/2019). Pada kunjungan kali ini, Menhub ingin memastikan sendiri tol laut berjalan lancar di Saumlaki.
“Kunjungan saya ke Saumlaki adalah upaya untuk memastikan tol laut itu berjalan dengan baik. Artinya harga barang di sini relatif bisa dikendalikan, dan terjangkau,” kata Menhub.
Turut mendampingi Menhub, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Dirut PT. Pelni Insan Purwarisya L Tobing. Pada kesempatan kunjungan kali ini, Menhub berdialog dengan sekitar 40 pelaku usaha logistik yang ada di Saumlaki mendengarkan masukan mereka.
Beberapa masukan yang terungkap dari dialog tersebut di antaranya terkait masih lamanya waktu bongkar muat, distribusi barang melalui kapal feeder dari pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut ke daerah sekitarnya, dan dampak penurunan harga barang.Terkait waktu bongkar muat, Menhub mendapatkan masukan agar bagaimana waktu bongkar muat dapat dilakukan lebih singkat dengan cara memaksimalkan Tenaga Kerja bongkar Muat (TKBM) yang ada di Pelabuhan Saumlaki.
Menanggapi hal tersebut, Menhub mengungkapkan bahwa profesionalitas TKBM yang ada harus lebih ditingkatkan. Ia juga meminta penambahan crane agar dapat mengangkut barang lebih cepat dan banyak.
“Mereka meminta harus mengkoordinir buruh-buruh banyak, tetapi sekarang kerjanya hanya sampai jam 17.00 WIT. Padahal harusnya bisa (dibuat sistem menjadi) 24 jam. Ini yang mesti ditingkatkan,” ujar Menhub.
Terkait distribusi barang dari pelabuhan yang disinggahi tol laut ke daerah sekitarnya, Menhub mengatakan, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemkab Tanimbar untuk memanfaatkan kapal-kapal rakyat sebagai kapal feeder. Dari port to port (pelabuhan tol laut) distribusinya tidak ada masalah.
“Yang masih menjadi masalah adalah bagaimana dari port (tol laut) ini ke daerah yang lain, baik darat atau ke pulau lain. Oleh karenanya kita bersama-sama Pemda Kabupaten Tanimbar kita akan menggunakan kapal-kapal feeder, kapal-kapal rakyat yang bisa digunakan kapal feeder,” jelasnya.
Mengenai dampak penurunan harga barang setelah adanya tol laut, Menhub mengungkapkan diperlukan penerapan sistem sistem teknologi informasi secara online. Tujuannya memotong rantai bisnis yang panjang sehingga harga barang bisa menjadi lebih murah. Sistem ini bisa membuat para pedagang kecil dapat langsung membeli barang yang didatangkan lewat tol laut dengan harga yang lebih murah.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan, beroperasinya kapal-kapal tol laut juga disambut antusias oleh jajaran pemda di wilayah tersebut. "Dengan adanya tiga unit kapal tol laut Kendhaga Nusantara yang melintasi wilayah Sulawesi, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemda setempat. Para bupati satu sama lain mulai memanfaatkan kapal-kapal tersebut untuk melakukan perdagangan antar kabupaten," ujar Agus.
Sebagai informasi, program tol laut tahun ini dianggarkan Rp 222 miliar dengan pola subsidi, yaitu subsidi operasional kapal dan subsidi kontainer. Tol laut tahun ini mempunyai 18 trayek. Terdiri dari penugasan sebanyak 11 trayek (pelni 5 trayek, ASDP 2 trayek dan Djakarta LLoyd 4 trayek) dan 7 trayek yang dilelang kepada swasta. Sedangkan, kapal yang digunakan berjumlah 19 kapal.
Sementara itu, untuk Pelabuhan Saumlaki pada 2018 dilayari oleh trayek tol laut T-12 dengan rute TanjungPerak - Saumlaki - Dobo- Tanjung Perak dengan operator PT Meratus Line. Sepanjang 2018, Pelabuhan Saumlaki dikunjungi 13 kali kapal tol laut dengan muatan turun 16.552 ton dan muatan naik 4.960 ton.
“Kunjungan saya ke Saumlaki adalah upaya untuk memastikan tol laut itu berjalan dengan baik. Artinya harga barang di sini relatif bisa dikendalikan, dan terjangkau,” kata Menhub.
Turut mendampingi Menhub, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Dirut PT. Pelni Insan Purwarisya L Tobing. Pada kesempatan kunjungan kali ini, Menhub berdialog dengan sekitar 40 pelaku usaha logistik yang ada di Saumlaki mendengarkan masukan mereka.
Beberapa masukan yang terungkap dari dialog tersebut di antaranya terkait masih lamanya waktu bongkar muat, distribusi barang melalui kapal feeder dari pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut ke daerah sekitarnya, dan dampak penurunan harga barang.Terkait waktu bongkar muat, Menhub mendapatkan masukan agar bagaimana waktu bongkar muat dapat dilakukan lebih singkat dengan cara memaksimalkan Tenaga Kerja bongkar Muat (TKBM) yang ada di Pelabuhan Saumlaki.
Menanggapi hal tersebut, Menhub mengungkapkan bahwa profesionalitas TKBM yang ada harus lebih ditingkatkan. Ia juga meminta penambahan crane agar dapat mengangkut barang lebih cepat dan banyak.
“Mereka meminta harus mengkoordinir buruh-buruh banyak, tetapi sekarang kerjanya hanya sampai jam 17.00 WIT. Padahal harusnya bisa (dibuat sistem menjadi) 24 jam. Ini yang mesti ditingkatkan,” ujar Menhub.
Terkait distribusi barang dari pelabuhan yang disinggahi tol laut ke daerah sekitarnya, Menhub mengatakan, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemkab Tanimbar untuk memanfaatkan kapal-kapal rakyat sebagai kapal feeder. Dari port to port (pelabuhan tol laut) distribusinya tidak ada masalah.
“Yang masih menjadi masalah adalah bagaimana dari port (tol laut) ini ke daerah yang lain, baik darat atau ke pulau lain. Oleh karenanya kita bersama-sama Pemda Kabupaten Tanimbar kita akan menggunakan kapal-kapal feeder, kapal-kapal rakyat yang bisa digunakan kapal feeder,” jelasnya.
Mengenai dampak penurunan harga barang setelah adanya tol laut, Menhub mengungkapkan diperlukan penerapan sistem sistem teknologi informasi secara online. Tujuannya memotong rantai bisnis yang panjang sehingga harga barang bisa menjadi lebih murah. Sistem ini bisa membuat para pedagang kecil dapat langsung membeli barang yang didatangkan lewat tol laut dengan harga yang lebih murah.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan, beroperasinya kapal-kapal tol laut juga disambut antusias oleh jajaran pemda di wilayah tersebut. "Dengan adanya tiga unit kapal tol laut Kendhaga Nusantara yang melintasi wilayah Sulawesi, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemda setempat. Para bupati satu sama lain mulai memanfaatkan kapal-kapal tersebut untuk melakukan perdagangan antar kabupaten," ujar Agus.
Sebagai informasi, program tol laut tahun ini dianggarkan Rp 222 miliar dengan pola subsidi, yaitu subsidi operasional kapal dan subsidi kontainer. Tol laut tahun ini mempunyai 18 trayek. Terdiri dari penugasan sebanyak 11 trayek (pelni 5 trayek, ASDP 2 trayek dan Djakarta LLoyd 4 trayek) dan 7 trayek yang dilelang kepada swasta. Sedangkan, kapal yang digunakan berjumlah 19 kapal.
Sementara itu, untuk Pelabuhan Saumlaki pada 2018 dilayari oleh trayek tol laut T-12 dengan rute TanjungPerak - Saumlaki - Dobo- Tanjung Perak dengan operator PT Meratus Line. Sepanjang 2018, Pelabuhan Saumlaki dikunjungi 13 kali kapal tol laut dengan muatan turun 16.552 ton dan muatan naik 4.960 ton.
(poe)