Ide Pemisahan Kemenkeu dengan Ditjen Pajak Disuarakan Jokowi sejak 2014
Selasa, 02 April 2019 - 20:29 WIB
Ide Pemisahan Kemenkeu dengan Ditjen Pajak Disuarakan Jokowi sejak 2014
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Mukhamad Misbakhun menyindir kubu Prabowo-Sandi karena membajak gagasan soal pemisahan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Pajak. Menurutnya gagasan itu sudah muncul sejak 2014.
Misbakhun mengaku bersyukur karena sejak awal mengkampanyekan ide Presiden Jokowi di Nawacita pertama soal Badan Penerimaan Pajak (BPP). "Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Padahal, mantan pegawai Ditjen Perpajakan RI itu mengatakan ide Jokowi soal pemisahan dua lembaga sudah diusulkan. Ide itu masuk ke dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yang diajukan ke DPR RI pada 2016.
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI itu memang proses politik yang belum selesai," ujar Anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.
Berbeda dengan Prabowo-Sandiaga yang baru menyuarakannya sekarang, Misbakhun menegaskan Jokowi justru sudah punya komitmen untuk mewujudkan janji politik saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Masalah belum terwujud, Misbakhun mengatakan bahwa semuanya hanya masalah waktu.
Apalagi pembentukan UU haruslah melibatkan pemerintah dan DPR. Bicara mengenai DPR maka harus melibatkan semua fraksi pemilik kursi di Senayan.
"Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 untuk terwujud. Karena Menteri memang tugas adalah merealisasikan visi misi Presiden," katanya.
Misbakhun mengaku bersyukur karena sejak awal mengkampanyekan ide Presiden Jokowi di Nawacita pertama soal Badan Penerimaan Pajak (BPP). "Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Padahal, mantan pegawai Ditjen Perpajakan RI itu mengatakan ide Jokowi soal pemisahan dua lembaga sudah diusulkan. Ide itu masuk ke dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yang diajukan ke DPR RI pada 2016.
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI itu memang proses politik yang belum selesai," ujar Anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.
Berbeda dengan Prabowo-Sandiaga yang baru menyuarakannya sekarang, Misbakhun menegaskan Jokowi justru sudah punya komitmen untuk mewujudkan janji politik saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Masalah belum terwujud, Misbakhun mengatakan bahwa semuanya hanya masalah waktu.
Apalagi pembentukan UU haruslah melibatkan pemerintah dan DPR. Bicara mengenai DPR maka harus melibatkan semua fraksi pemilik kursi di Senayan.
"Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 untuk terwujud. Karena Menteri memang tugas adalah merealisasikan visi misi Presiden," katanya.
(poe)
Lihat Juga :
